1

.Alur Proses PBB

 

Alur Proses Pelayanan BPHTB

B.1. Alur Pelayanan Validasi SSPD BPHTB

Komponen

Uraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

  1. Wajib Pajak/PPAT mengambil formulir/blangko Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB di loket pelayanan BPHTB DPPKA Kota Depok atau merekam  pada Website http://pbb-bphtb.depok.go.id
  2.  Wajib Pajak/PPAT menghitung dan mengisi sendiri formulir/blanko SSPD BPHTB serta menandatanganinya atau  mencetak dan menandatangani SSPD BPHTB yang telah direkam pada Website http://pbb-bphtb.depok.go.id
  3. Wajib Pajak membayar BPHTB pada Bank yang ditunjuk dengan formulir/blanko SSPD BPHTB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani
  4. Berdasarkan SSPD BPHTB yang sudah dibayarkan, wajib pajak mengajukan permohonan validasi dan disampaikan pada petugas loket pelayanan BPHTB DPPKA Kota Depok
  5. Petugas pelayanan BPHTB menerima berkas atas permohonan dimaksud dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi sesuia persyaratan serta mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)
  6. Petugas peneliti pada Seksi Pengelolaan Data dan Informasi meneliti berkas termasuk keabsahan dan kebenaran pajak yang sudah dibayarkan
  7. Apabila petugas peneliti Seksi Pengelolaan Data dan Informasi ragu-ragu atas kebenaran berkas dan besar pembayaran maka berkas akan diteruskan kepada Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi untuk dilakukan penelitian lapangan
  8. Petugas Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi membuat Berita Acara Penelitian Lapangan
  9. Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi menyetujui dan Menandatangani Berita Acara Penelitian Lapangan.
  10. Hasil Penelitian Lapangan  disampaikan kepada Petugas Peneliti Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.
  11. Apabila petugas peneliti Seksi Pengelolaan Data dan Informasi menemukan indikasi kekurangan pembayaran BPHTB, berkas SSPD BPHTB diteruskan kepada Seksi Penagihan PBB dan BPHTB untuk diteliti lebih mendalam dan diterbitkan SPPDKB BPHTB
  12. Apabila seksi penagihan berkesimpulan bahwa terdapat kekurangan pembayaran BPHTB, maka Kepala Seksi Penagihan akan menerbitkan SPPDKB BPHTB. Berdasarkan SPPDKB tersebut WP membayar kekurangan pembayaran tersebut. Setelah WP membayar kekurangan pembayaran BPHTB tersebut, berkas diteruskan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi untuk dilakukan verifikasi
  13. Apabila Seksi Penagihan PBB dan BPHTB berkesimpulan bahwa tidak terdapat kekurangan pembayaran BPHTB maka berkas diteruskan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi untuk dilakukan verifikasi
  14. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi melakukan verifikasi dan menandatangani berkas SSPD BPHTB
  15. Kepala Bidang Pendapatan II menandatangani validasi SSPD BPHTB
  16. SSP BPHTB yang divalidasi disampaikan kepada petugas loket pelayanan
  17. Wajib Pajak/PPAT mengambil berkas pada loket pelayanan BPHTB

 

 

B.2.  Alur Pelayanan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar  (SPPDKB)

Komponen

Uraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

  1. Berdasarkan SSPD BPHTB yang sudah dibayarkan dan bukti kurang bayar, wajib pajak mengajukan permohonan penerbitan SPPDKB dan disampaikan pada petugas loket pelayanan.
  2. Petugas loket pelayanan menerima berkas atas permohonan dimaksud dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi sesuia persyaratan serta mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)
  3. Berkas permohonan SPPDKB dan lampirannya disampaikan kepada Seksi Penagihan untuk diteliti lebih mendalam dan diterbitkan SPPDKB BPHTB
  4. Petugas Seksi Penagihan PBB dan BPHTB mencetak SPPDKB BPHTB
  5. Kepala Seksi Penagihan menyetujui SPPDKB BPHTB dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan II
  6. Kepala Bidang Pendapatan II atas nama Kepala Dinas menandatangani SPPDKB BPHTB
  7. SPPDKB disampaikan kepada WP
  8. Berdasarkan SPPDKB, WP membayar kekurangan pembayaran BPHTB.
  9. WP membayar kekurangan pembayaran BPHTB dan menyampaikan SSPDKB untuk divalidasi
  10. Wajib Pajak mengambil  SSPDKB yang telah divalidasi  pada loket pelayanan

 

  

B.3. Alur Pelayanan Pengurangan Pembayaran BPHTB

Komponen

Uraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

  1. Wajib Pajak/PPAT mengambil formulir SSPD BPHTB di loket pelayanan BPHTB DPPKA Kota Depok atau merekam  pada Website http://pbb-bphtb.depok.go.id
  2. Wajib Pajak mengisi formulir SSPD BPHTB, menandatangani dan membayar BPHTB sesuai perhitungannya sendiri dengan telah memperhitungkan pengurangan yang akan diajukan atau mncetak dan menandatangani SSPD BPHTB yang telah merekam  pada Website http://pbb-bphtb.depok.go.id
  3. Berdasarkan SSPD BPHTB yang sudah dibayarkan, wajib pajak mengajukan permohonan validasi pada petugas loket pelayanan BPHTB DPPKA Kota Depok disertai dengan Surat Permohonan Pengurangan dan dokumen pendukungnya
  4. Petugas pelayanan BPHTB menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi serta mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)
  5. Petugas peneliti pada Seksi Pengelolaan Data dan Informasi meneliti berkas termasuk keabsahan dan kebenaran pajak yang sudah dibayarkan
  6. Terhadap SSPD BPHTB yang ada permohonan pengurangannya maka diteruskan kepada Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi
  7. Petugas Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi melakukan penelitian kantor dan/atau lapangan dan membuat Draft Surat Keputusan
  8. Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi menandatangani Berita Acara penelitian kantor dan/atau lapangan dan Draft Surat Keputusan
  9. Kepala Bidang Pendapatan II menyetujui Berita Acara Penelitian Kantor dan/atau Lapangan dan  Draft Surat Keputusan
  10. Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pengurangan
  11. Wajib Pajak membayar kekurangan pembayaran apabila ada kekurangan pembayaran
  12. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi melakukan verifikasi dan menandatangani SSPD BPHTB
  13. Kepala Bidang Pendapatan II menandatangani SSPD BPHTB
  14. Wajib Pajak mengambil SSPD BPHTB yang telah divalidasi  pada loket pelayanan

 

  

B.4. Alur Pelayanan Pembetulan SSPD BPHTB

Komponen

Uraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

  1. Berdasarkan SSPD BPHTB yang sudah divalidasi dan bukti kesalahan yang tidak merubah substansi transaksi perpindahan hak atas tanah dan/atau bangunan, wajib pajak mengajukan permohonan pembetulan SSPD BPHTB dan disampaikan pada petugas loket pelayanan BPHTB DPPKA Kota Depok
  2. Petugas pelayanan BPHTB menerima berkas atas permohonan dimaksud dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi sesuia persyaratan serta mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)
  3. Petugas peneliti pada Seksi Pengelolaan Data dan Informasi meneliti berkas dan membuat draft Surat Keterangan Pembetulan SSPD BPHTB
  4. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi menyetujui draft Surat Keterangan Pembetulan SSPD BPHTB
  5. Kepala Bidang Pendapatan II atas nama Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pembetulan SSPD BPHTB
  6. Wajib Pajak/PPAT mengambil Surat Keterangan Pembetulan dan SSPD BPHTB nya  pada loket pelayanan

 

B.5. Alur Pelayanan Surat Keterangan Bebas BPHTB

Komponen

Uraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

  1. Wajib pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas BHPTB  dan disampaikan pada petugas loket pelayanan BPHTB DPPKA Kota Depok
  2. Petugas pelayanan BPHTB menerima berkas atas permohonan dimaksud dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi sesuia persyaratan serta memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS)
  3. Petugas Seksi Pegelolaan Data dan Informasi meneruskan berkas kepada Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi
  4. Petugas Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi melakukan penelitian kantor/lapangan dan membuat draft Berita Acara Penelitian Kantor/Lapangan
  5. Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi  menandatangani Berita Acara Penelitian Kantor/Lapangan
  6. Kepala Bidang Pendapatan II menyetujui Berita Acara Penelitian Kantor/Lapangan
  7. Petugas Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi membuat Draft Surat Keputusan Bebas BPHTB/Penolakan
  8. Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Bebas BPHTB/Penolakan
  9. Petugas Seksi Pengelolaan Data dan Informasi membuat Draft Surat Keterangan Bebas BPHTB berdasarkan Surat Keputusan Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi menyetujui draft Surat Keterangan Bebas BPHTB/Penolakan
  10. Kepala Bidang Pendapatan II menandatangani Surat Keterangan Bebas BPHTB /Penolakan
  11. Wajib Pajak/PPAT mengambil Surat Keterangan pada loket pelayanan BPHTB

 

  

B.6. Alur Pelayanan Keberatan SPPDKB BPHTB

Komponen

Uraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

  1. Berdasarkan SSPDKB BPHTB yang diterbitkan, wajib pajak dapat mengajukan keberatan SPPDKB BPHTB dengan menyampaikan Surat Keberatan SPPDKB BPHTB disertai persyaratan yang ditetapkan dan bukti pendukungnya kepada petugas loket pelayanan BPHTB DPPKA Kota Depok
  2. Petugas pelayanan BPHTB menerima berkas atas permohonan dimaksud dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi sesuia persyaratan serta mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)
  3. Petugas Seksi Pengelolaan Data dan Informasi meneruskan berkas kepada Seksi Penagihan PBB dan BPHTB.
  4. Petugas Seksi Penagihan melakukan penelitian kantor/lapangan dan membuat Berita Acara Penelitian
  5. Kepala Seksi Penagihan menandatangani Berita Acara Penelitian Kantor/Lapangan
  6. Kepala Bidang Pendapatan menyetujui Berita Acara Penelitian Kantor/Lapangan
  7. Petugas pada Seksi Penagihan membuat Draft Surat Keputusan
  8. Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Keberatan SPPDKB BPHTB
  9. Surat Keputusan Keberatan SPPDKB BPHTB disampaikan kepada petugas loket pelayanan BPHTB
  10. Wajib Pajak mengambil Surat Keputusan Keberatan SPPDKB BPHTB pada loket pelayanan

 

 

B.7. Alur Pelayanan Restitusi dan Kompensasi BPHTB

Komponen

Uraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

  1. Wajib pajak menyampaikan berkas permohonan ke Loket Pelayanan BPHTB
  2. Petugas pelayanan BPHTB menerima, menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS), dan meneruskan permohonan Wajib Pajak menerima BPS
  3. Petugas Seksi Pengelolaan Data dan Informasi meneruskan berkas permohonan restitusi/kompensasi kepada Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi
  4. Petugas Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi melakukan penelitian/lapangan kantor dan membuat konsep Berita Acara Penelitian Kantor/Lapangan Petugas Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi membuat konsep laporan hasil penelitian kantor/lapangan
  5. Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi menandatangani Berita Acara Penelitian Kantor/lapangan;
  6. Kepala Bidang Pendapatan II menyetujui Laporan Hasil Penelitian Kantor/ lapangan
  7. Petugas seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi membuat Draft  Surat Keputusan Kepala Dinas  Tentang Kompensasi / Restitusi BPHTB
  8. Kepala Dinas menandatangani Surat Keputusan Pengurangan;
  9. Petugas Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi meneruskan berkas dilengkapi dengan persyaratan pengajuan pembayaran kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas untuk dilakukan proses pencairan anggaran di Bidang Perbendaharaan
  10. Surat Keputusan  diteruskan kepada petugas di Loket Pelayanan BPHTB Surat Keputusan  disampaikan kepada Wajib pajak
  11. Wajib Pajak mengurus pencairan restitusi pada Sub Bagian Keuangan Dinas dan Bidang Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok.