hi

 

gm
PERSYARATAN PELAYANAN PBB DAN BPHTB DI KOTA DEPOK
PELAYANAN PBB
PELAYANAN BPHTB
Tautan: Pemerintah Kota Depok DPPKA Kota Depok LPSE Kota Depok

MENGHITUNG BESARAN BPHTB DI KOTA DEPOK

BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak ini dibayarkan oleh individu/badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dari proses jual beli atau waris atau hibah atau lelang atau hadiah atau pemberian hak atau pemasukan dalam perusahaan atau tukar menukar. Pihak yang diwajibkan membayar BPHTB adalah pihak yang akan menerima hak seperti pembeli untuk jual beli, ahli waris untuk waris, penerima hibah, dan lain sebagainya.

BPHTB di Kota Depok pada prinsipnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan konsep self assessment. Mulai tahun 2015, pelayanan BPHTB di Kota Depok dilaksanakan secara online sehingga perhitungan besaran BPHTB akan terhitung secara otomatis dan benar jika semua permintaan perekaman telah direkam dengan benar dan jujur. Kesalahan perhitungan terjadi apabila perekaman tidak benar seperti perekaman nomor KTP atau NPWP yang salah atau perekaman harga transaksi yang tidak sesuai kenyataannya.

Besarnya BPHTB yang harus dibayar secara umum sesuai rumus : BPHTB Terutang = NPOPKP x 5%

NPOPKP adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak. NPOPKP diperoleh dari NPOP-NPOPTKP

NPOP adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak yang besarnya ditentukan oleh harga transaksi/nilai pasar atau NJOP PBB. Apabila NJOP PBB lebih besar dari harga transaksi/nilai pasar maka NPOP sama dengan NJOP PBB tetapi apabila harga transaksi/nilai pasar lebih besar dari NJOP PBB maka NPOP sama dengan harga transaksi/nilai pasar.

NPOPTKP adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak, dimana untuk Kota Depok, untuk transaksi selain waris atau hibah wasiat sebesar Rp. 60.000.000,- sedangkan untuk waris atau hibah wasiat sebesar Rp. 300.000.000,-

Ketentuan-ketentuan khusus yang perlu diperhatikan dalam perhitungan besar pembayaran BPHTB di Kota Depok adalah:

1. Pengurangan diberikan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pengurangan

2. Pengurangan untuk waris diberikan untuk NPOP sebesar Rp. 1.000.000.000,- atau lebih dengan besar pengurangan 30%

3. Tidak ada pengurangan sebesar 50% untuk BPHTB dengan transaksi hibah.

4. NPOPTKP hanya diberikan 1 kali kepada wajib pajak dalam 1 tahun (pajak) untuk setiap jenis transaksi perolehan.

MELAKUKAN PENGECEKAN PBB KOTA DEPOK SECARA ONLINE

Pemerintah Kota Depok telah mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB-P2) sejak tahun 2012. Dalam 4 tahun pengelolaan PBB-P2, banyak hal yang telah dilakukan Pemerintah Kota Depok dalam upaya meningkatkan pelayanannya seperti;

1. Memperbanyak tempat pembayaran PBB. Saat ini Pembayaran PBB Kota Depok dapat dilakukan di Bank Jabar Banten (BJB) pada seluruh jaringan teller dan ATM, BRI pada seluruh jaringan teller dan ATM, BTN (teller), Kantor POS seluruh Indonesia dan di setiap Kantor Kecamatan di Depok .

2. Mempersingkat waktu penyelesaian pelayanan dan mempermudah persyaratan

3. Transparansi Pelayanan

4. Memfasilitasi Pengecekan PBB secara online

Masyarakat dapat melakukan pengecakan PBB secara online pada Website http://pbb-bphtb.depok.go.id (website ini) pada Menu BPHTB Online Submenu Pengecekan PBB dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Masuk ke website http://pbb-bphtb.depok.go.id

2. Klik BPHTB ONLINE

3. Klik Pengecekan PBB

4. Masukan NOP, untuk perpindahan cell gunakan TAB.

Contoh: misalkan NOP Saudara 32.78.001.001.001.0001.0 maka input 32 tekan TAB input 78 tekan TAB input 001 tekan TAB input 001 tekan TAB input 001 tekan TAB input 0001 tekan TAB input 0 Tekan TAB, klik menuju.

Maka akan muncul data PBB Saudara meliputi NOP, Alamat obyek PBB, RT/RW Obyek PBB, Kelurahan Obyek PBB, Kecamatan Obyek PBB, Luas Tanah Obyek PBB, Luas Bangunan Obyek PBB, NJOP Tanah tahun berjalan, NJOP bangunan tahun berjalan dan catatan pembayaran.

Apabila data PBB tersebut menurut Saudara tidak sesuai kondisi sebenarnya, Saudara dapat mengajukan pembetulan atau koreksi ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok di Gedung Pelayanan PBB dan BPHTB, Komplek Perkantoran Walikota Depok, Jalan Margonda Raya No. 54 Depok, dengan membawa bukti-bukti pendukung.