DPPKA KOTA DEPOK MENJAWAB :

Rochmah bertanya: Pak/ibu sy rochmah, Sy ingin balik nama sppt pbb dgn NOP 32.78.xxx.xxx.xxx.xxxx.0 hari selasa sy sdh datang k dppka, tapi kurang satu dokumen yaitu surat validasi bphtb dan ada tunggakan dr pemilik yg lama 4 tahun dan sudah sy bayarkan, masalahnya surat validasi bphtb itu tdk ada pd sy, sy membuat srtifikat tanah lewat saudara sy, sy sdh datang k notaris yg membuat surat langsung dan meminta surat itu, tapi katanya sdh d serahkan pd yg membuat suratnya, lalu sy minta pd saudara sy itu tetapi tdk diberikan,entah sengaja d tahan atau memang tdk ada....yg mau sy tanyakan apakah prosesnya bisa saya lanjutkan tanpa surat validasi bphtb atau memang harus dgn surat itu? Lalu sppt sy juga ada masalah karena luas tanah di sppt 216 m dan di sertifikat 106m dan aslinya luas tanah 106 m bagaimana cara memperbaikinya dan bagaimana prosesnya? Jawaban DPPKA : Untuk proses mutasi PBB, memang kami persyaratkan dengan validasi BPHTB dengan tujuan untuk menghindari tidak dibayarnya BPHTB dari proses jual beli tanah dan bangunan. Sebagaimana diketahui dalam proses jual beli tanah dan bangunan ada kewajiban baik penjual maupun pembeli untuk membayar pajak yaitu penjual wajib membayar pajak PPh sedangkan pembeli wajib membayar pajak yang dinamakan BPHTB. Sesuai peraturan PPAT/Notaris tidak boleh menandatangani AJB apabila PPh dan BPHTB belum dibayarkan. Proses balik nama / mutasi PBB Saudari tetap bisa dilanjutkan, silakan Saudari datang kembali ke kantor kami (DPPKA) minta pengecekan pembayaran BPHTB sesuai laporan yang disampaikan pihak Bank Penerima Pembayaran kepada DPPKA. Apabila data pembayaran Saudari ditemukan (Saudari telah bayar sesuai kewajiban) pada arsip laporan tersebut maka proses mutasi tetap akan dilanjutkan (diproses) tetapi apabila tidak ditemukan/tidak ada (Saudari belum bayar) maka tetap menjadi kewajiban Saudari untuk membayar BPHTBnya meskipun AJB sudah ditandatangani PPAT/Notaris. Setelah Saudari membayar kewajiban BPHTB maka barulah proses balik nama dilakukan. Luas tanah yang berbeda tetap dapat diproses dimana kemungkinan Saudari membeli sebagian sehingga akan dilakukan mutasi sebagian sesuai luas tanah yang Saudari beli. Terima kasih Herman T bertanya : Yth Bapak/Ibu, Perhitungan nilai BPHTB Waris bagaimana caranya? Apa dari NJOP yg tertera di SPPT PBB atau nilai jual rumah? Misal Saya ingin menjual rumah waris seharga Rp. 900.000.000,- dan NJOP di SPPT PBB Rp. 390.000.000,-. Berapa BPHTB Waris yg harus dikeluarkan? Mohon penjelasannya. Terimakasih Jawaban DPPKA: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Pasal 88 bahwa besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif (5% untuk Depok) dengan dasar pengenaan pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP, Untuk waris di Depok Rp. 300.000.000,00). Jadi besaran nilai BPHTB adalah 5% x (NPOP-NPOPTKP). NPOP untuk waris sesuai Pasal 87 adalah waris adalah nilai pasar. Namun apabila nilai pasar tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. Apabila bidang tanah tersebut telah dijual belikan dan laku dengan harga transaksi tertentu maka tentu saja nilai transaksi tersebut dapat diasumsikan sebagai nilai pasar. Untuk BPHTB Waris di Kota Depok, masih dimungkinkan adanya pengurangan maksimal sebesar 30% apabila NPOP lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,00. Demikian, Terima kasih. Pertanyaan Cece BSA : Saya memiliki dua objek pajak di Cinere dan Depok, setelah saya perhatikan tarif pengenaannya kok berbeda. Yang mau saya tanyakan : 1. Bagaimanakan cara perhitungan PBB yang riil? 2. Apakah tarif yang dikenakan tiap tempat berbeda? 3. Apakah tarif pengenaannya juga dibedakan antara PT dan Pribadi? Mohon penjelasannya. Jawab : Perhitungan pengenaan PBB Kota Depok diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Perhitungan pengenaan PBB di Kota Depok termasuk Cinere adalah : PBB terutang = (NJOP-NJOPTKP) x Tarif -. NJOP adalah Nilai Jual Objek Pajak terdiri dari NJOP Tanah dan NJOP Bangunan. NJOP Tanah tergantung lokasi keberadaan objek pajak, NJOP Bangunan tergantung kondisi bangunan objek pajak -. NJOPTKP adalah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. NJOPTKP PBB di Kota Depok untuk Tahun Pajak 2014 ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,-. NJOPTKP diberikan kepada setiap wajib pajak untuk satu objek pajak sehingga untuk satu orang wajib pajak yang memiliki objek pajak lebih dari satu objek pajak maka NJOPTKP hanya diberikan atas satu objek pajak saja, sedangkan objek pajak lainnya tidak diberikan. -. Sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah bahwa Tarif PBB di Kota Depok adalah 0,125% untuk objek pajak PBB dengan NJOP < atau = Rp. 1.000.000.000,- dan 0,25% untuk objek pajak PBB dengan NJOP > Rp. 1.000.000.000,- Perda Nomor 7 Tahun 2010 tidak membedakan tarif pengenaan PBB untuk PT dan Pribadi. Terima kasih. Pertanyaan Dewantoro: Dear Bapak/Ibu, Agak terlambat kami baru sekarang buka dan baca http://pbb-bphtb.depok.go.id yang sangat informatif ini. Terkait hal tersebut, mohon informasi mengenai apa itu NOP dan bagaimana proses kepemilikannya, apakah ada keterkaitan dengan pemecahan sertifikat induk dari pengembang, mohon bisa dijelaskan karena sampai dengan sekarang kami belum mengetahui Nomor tersebut. Sebagai informasi, kami telah membeli rumah di perum Griya Melati Mas blok H1 no 1, Grand Depok City, Cilodong, Depok secara kredit sejak tahun 2009 atas nama birgita bambina lukisari. Dan bulan Maret lalu tetangga kami telah dibagikan edaran untuk membayar PBB. Demikian pertanyaan kami, atas perhatian serta informasi yang diberikan, kami ucapkan terimakasih. Hormat kami,Dewantoro th Jawab: NOP singkatan Nomor Obyek Pajak yang merupakan identitas untuk setiap obyek pajak dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan. Satu objek pajak PBB mempunyai satu NOP yang berbeda dg NOP objek lainnya. Untuk penerbitan baru NOP ada dua kemungkinan yaitu hasil pendataan Kantor Pelayanan PBB Bidang Pendapatan II, DPPKA Kota Depok atau dari pendaftaran yang dilakukan wajib pajak dengan menyampaikan berkas sebagai berikut; Permohonan tertulis WP (form. disediakan), Isian SPOP (form. disediakan), Isian LSPOP jika ada bangunan (form. disediakan), fotokopi KTP/KK/sejenis, Surat Kuasa (apabila dikuasakan), Fotokopi Bukti Kepemilikan atas Tanah, Surat Keterangan Lurah (apabila bukti kepemilikan bukan berupa sertifikat), fotokopi IMB jika sudah ada, Fotokopi SSB/SSPD BPHTB tervalidasi (*Apabila bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli/Hibah/Keterangan Waris atau tidak ditemukan data validasi SSPD BPHTB pada database DPPKA Kota Depok), Fotokopi SPPT Tahun Berjalan tanah yang berbatasan langsung, dan Sketsa Peta Lokasi yang dilengkapi dengan 4 batas tanah. Untuk perumahan biasanya pengembang sudah mendaftarkan penerbitan NOP/SPPT PBB sehingga beban pembayaran PBB induk berkurang seiring telah terbitnya PBB pecahannya. Terima kasih. Pertanyaan Ali Abidin : Selamat siang,, Sya mau tanya,sya mau byar pbb tahun 2012 dan 2013. Dimana saya bisa mendapatkan informasi dan mencetak denda PBB tahun tersebut. terima kasih Jawab : Untuk mendapat informasi dan mencetak denda PBB dapat datang ke Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok, Bidang Pendapatan II, DPPKA, Jl. Margonda Raya No. 54 Depok. Untuk mengetahui jumlah tagihan termasuk denda dapat ditanyakan pada petugas teller tempat pembayaran PBB Kota Depok atau dapat dilihat ATM. Terima kasih. Pertanyaan Agam Rudi Wicaksono: Maaf, saya mau tanya bagaimana cara balik nama PBB dan jumlah tagihan PBB saya tahun ini dan yang masih terhutang. Dan apakah ada pengaruhnya bila NPWP saya dibuat saat saya masih di alamt yang lama (Bidara Cina Jakarta Timur) NOP : 32.78.001.002.009-0321.0 Terima kasih, Agam Rudi Wicaksono Jawab : Saudara dapat mengajukan mutasi PBB dengan persyaratan : Surat permohonan mutasi (formulir disediakan di kantor kami, Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok, Jl. Margonda Raya No. 54 Depok), mengisi dan menandatangan SPOP (formulir SPOP disediakan), mengisi LSPOP (formulir LSPOP disediakan), bukti kepemilikan, dan lunas PBB. NPWP masih dialamat lama tidak berpengaruh. PBB yang masih terutang PBB Tahun Pajak 2012, 2013, dan 2014 sebesar Rp. 1.113.165 (tagihan per tanggal 24 Maret 2014). Terima kasih Pertanyaan Agung Soenaryadi : YTH : Bapak/Ibu Petugas Pajak/PBB Mohon penjelasan dari Bapak/Ibu, nama saya Agung Soenaryadi. Kami memiliki Objek Pajak di depok atas nama istri saya yaitu Noike Sond Christin. Kami memiliki objek Pajak Bumi Bangunan dengan lokasi di Perumahan Depok Maharaja , untuk tahun 2014 ini kami menerima SPPT dengan dua nomor NOP terhadap 1 objek Pajak. Yaitu dengan : 1. 32.78.002.002.021-1963.0 2. 32.78.002.002.024-2066.0 Mohon penjelasan dan saran dan penjelasan langkah apa yang mesti kami lakukan untuk hal terjadinya penagihan pajak terhadap satu objek pajak dengan double NOP dimaksud diatas. Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Regards Agung Soenaryadi Jawab : Apabila diterima double SPPT, Saudara dapat berkonsultasi terlebih dahulu di kantor kami, Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok untuk mendapatkan SPPT mana yang benar. Setelah diketahui SPPT yang benar, dimohon agar Saudara mengajukan pembatalan/pengahapusan SPPT yang salah. Permohonan tersebut menjadi dasar bagi kami untuk membatalkan/menghapus SPPT tersebut.Pembayaran yang sudah dilakukan dengan NOP SPPT yang salah akan di kompensasikan ke NOP SPPT yang benar. Setelah kami teliti SPPT Saudara yang benar adalah NOP 32.78.002.002.024.2066.0. Demikian Terima Kasih. Pertanyaan Affan Akmal: Pak Mau tanya , dimana saya bisa mendapatkan SPPT 2014 saya pada saat ini. Di kelurahan atau di kantor Margonda? Mohon infonya Affan Akmal Jawab : Sebagian telah didistribusikan lewat kelurahan, sebagian masih di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok, Jl. Margonda Raya No. 54 Depok. Apabila ada keperluan segera dengan SPPT PBB Saudara dapat mengambil di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok, Jl. Margonda Raya No. 54 Depok. Terima kasih Pertanyaan Wilujeng Abadi YTH : Bapak/Ibu Petugas Pajak/PBB Nama saya Wilujeng Abadi dengan alamat Jln. Pendidikan RT 007 RW 003 Kel. Cinangka - Sawangan - Depok. Pada bulan September tahun kemarin saya mengajukan permohonan untuk bisa membayar PBB dengan nama saya sendiri melalui ketua RT kami. Apakah di tahun ini saya sudah bisa membayar PBB saya...? Kalau bisa, dimanakah saya memperoleh SPPT nya...? Karena bulan kemarin saya tanyakan kepada ketua RT kami katanya belum turun/belum terima. Sekian atas informasinya saya ucapkan banyak terima kasih. Ttd Jawab : SPPT PBB atas nama Saudara/i sudah terbit dgn NOP 32.78.006.014.007.0633.0 Luas tanah 98 M2 Luas Bangunan 45 M2, SPPT PBB dapat diambil di Kantor Kelurahan setempat dalam beberapa hari ke depan atau di Kantor Kami, Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok, Jl. Margonda Raya Nomor 54 Depok. Terima kasih Pertanyaan Irman Ferdians : Selamat siang, nama saya IRMAN FERDIANS, NOP=32.78.010.011.005-0597.0 Alamat rumah di Komplek Pamulang Elok, Bojong sari, kota Depok. mohon informasi mengenai keterlambatan pembayaran PBB rumah saya, setau saya, belum bayar PBB dari tahun 2012 sampai sekarang, karena rumah di kontrakan dan saya lupa. kalo telat begitu, berapa denda yang harus saya bayar? bisakah bayar di ATM BRI. Jawab : Apabila Pembayaran PBB telah melewati tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan denda sebesar 2% x bulan keterlambatan. Pembayaran PBB Kota Depok dapat dilakukan di Loket Kecamatan, ATM dan Teller BJB, ATM dan Teller BRI, BTN dan Kantor Pos. Terima kasih Pertanyaan Alex Siagian: Dear IT Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Saya kemarin (6/3/2014) baru mengambil ID dan Password untuk bisa mengakses PBB dan BPHTB online akan tetapi setelah memasukkan berkali-kali "ID dan PAssword yg dikasih oleh IT-nya, tidak dapat masuk..!!! nomor kantor Dispenda 02177217366 , 02177217357 saya telpon juga tidak ada yang mengangkat.. bahkan nomor 02126888940 yang dari website BPHTB online juga tidak dapat masuk. mohon dan tolong direspon email saya ini. trimakasih. Jawab : Pertanyaan Suadara telah dijawab langsung via email. Terima kasih. Pertanyaan Mumu Muhajir: Dengan Hormat, Mohon dicek NOP:327800100601904360 Atas nama: Ficky Yusrini (Isteri) Tahun 2012 saya bayar lewat ATM. Tahun 2013 saya belum dapatkan SPPT-nya. Mohon dibantu. Salam, Mumu Muhajir Jawab : Untuk NOP tersebut, dalam data base kami tercatat sudah lunas PBB untuk tahun 2011 s/d. 2013 termasuk 2012. Namun NOP tersebut tercatat bukan atas nama Ficky Yusrini. Terima kasih. Pertanyaan Adi Rahmadi: Mohon informasinya mengenai lokasi pembayaran PBB 2014 utk daerah depok? Dan apakah pembayaran bisa dilakukan di teller semua cabang bank BRI atau BJB seluruh indonesia? Terima kasih Jawab : Untuk tahun 2014 PBB Kota Depok dapat dibayarkan di Teller dan ATM BJB seluruh Indonesia, Teller dan ATM BRI seluruh Indonesia, Teller BTN seluruh Indonesia, Kantor POS Seluruh Indonesia, Loket Pembayaran PBB pada tiap Kecamatan di Depok dan sedang diusahakan pembayaran bisa melalui BNI (saat ini belum bisa). Terima Kasih Yoseph Ilham Malik said: Mohon informasinya jika saya ingin mengurus/memperoleh print out kurang bayar PBB 10 tahun kebelakang dgn objek pajak terletak di Bojongsari - Kota Depok apakah sy bisa ke DPPKA Kota Depok ini? Jawab : Bisa, silakan datang ke Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok, Bidang Pendapatan II, Pelayanan PBB dan BPHTB di Komplek Perkantoran Walikota Depok Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok. Terima kasih mary said: mbk/mas mau tanya bila pbb belum kita terima bagaimana dan kata pak bayan pbb yang saya maksud ini sudah diminta orang laen dan tidak jelas sekarang ada di tanggan siapa.dan bagaimana iya solusinya Jawab : Agar permasalahan lebih jelas, Ibu dapat menghubungi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok, Bidang Pendapatan II, Pelayanan PBB dan BPHTB atau datang ke Kantor Kami di Komplek Perkantoran Walikota Depok Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok. Terima kasih Toro Budiarko said: Bapak/Ibu yang berwenang, sebagai warga negara saya ingin turut serta membayar pajak, saya menguasai tanah garapan seluas sekitar 120 m2 dan ingin membuat sppt pbb atas tanah tersebut, apakah bisa dan syaratnya apa saja, karena yang saya miliki hanya surat over garapan dari penggarap lama. Trimakasih. Jawab : Sesuai Undang-Undang bahwa Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sehubungan dengan hal tersebut, karena tanah tersebut telah dimanfaatkan maka tanah tersebut termasuk Obyek Pajak PBB-P2.Persyaratan untuk penerbitan PBB-P2 di Kota Depok adalah: - Bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan (yang diterbitkan oleh instansi pemerintah dan turunannya) - Tidak dalam sengketa - Isian SPOP / LSPOP - Foto copy Identitas - Pengantar Kelurahan Terima Kasih. Mochamad Shocheh said: bapak/ ibu mau nanya , untuk penghitungan biaya BPHTB kota Depok gmn ya? masalahnya mau akad kredit ada biaya BPHTB . Harga 185 juta tipe 38/84 daerah sawangan..minta penjelasannya,mksh Jawab: Apabila Harga lebih besar dari NJOP maka BPHTB = (185.000.000 - 60.000.000) x 5% = 6.250.000 Apabila Harga lebih kecil dari NJOP maka BPHTB = (NJOP - 60.000.000) x 5% Terima Kasih. Guntoro said: Tks penjelasannya. mohon penjelasan lebih lanjut untuk pengurusan PBB saya apabila tidak ada IMB, dan biayanya berapa serta prosesnya berapa hari/bulan... tks Jawab : Apabila belum ada IMB maka dari isian LSPOP, petugas kami akan melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kebenaran Isian LSPOP sehingga proses penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih lama. Untuk awal tahun ini sampai dengan cetak masal SPPT PBB, proses penyelesaian pelayanan PBB akan dilakukan setelah cetak masal selesai sekitar bulan April. Untuk waktu biasa (bukan awal tahun) pelayanan penerbitan/keberatan PBB seperti yang akan Saudara lakukan akan selesai paling lama 3 minggu. Terima kasih. Guntoro said: Slamat pagi pak/bu.. saya tanya untuk mengurus PBB awalnya tanah kosong sekarang sudah ada bangunannya, gimana caranya agar ditagihan PBB ada bangunannya. tks. Jawab : Saudara dapat mengajukan pembetulan/keberatan PBB dengan mengisi formulir, Isian SPOP dan LSPOP. Formulir, SPOP dan LSPOP dapat diambil di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok, Bidang Pendapatan II, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Persyaratan lain yang diperlukan fotokopy SPPT lama, Fotokopy bukti identitas dan Foto kopi IMB apabila ada. Terima kasih. Daniella said: Selamat siang pak, stlh membaca komentar sebelumnya, ternyata disebutkan bahwa jatuh tempo pembayaran PBB thn 2013 adalah tgl 30 Agt 2013. Saya baru menerima SPPT 2013 dari developer perumahan saya tgl 24 Des 2013, dimana di SPPT tertera jatuh tempo tgl 29 Nov 2013. apakah berarti saya sudah terlambat? dan jika terkena denda, terhitung dari kapan? Terima kasih Jawab : Ya benar sekali, mungkin SPPT anda baru diterbitkan tanggal 29 Oktober 2013 karena penerbitan SPPT setelah tanggal jatuh tempo (30 Agustus 2013) memang diberikan masa sampai dengan jatuh tempo selama 1 bulan. Denda dikenakan 2% per bulan sejak 1 hari setelah tanggal jatuh tempo. Untuk pembayaran sampai dengan 29 Desember 2013 besarnya denda 2%, mulai 30 Desember menjadi 4 % sampai dengan 29 Januari 2014. begitu seterusnya. Terima Kasih ruth said: selamat malam Pak, mau tanya rumah saya kebanjiran dan semua dokumen saya habis hanyut kerendam air termasuk pbb saya dan utuk yg tahun 2013 ini saya mau bayar pbb tetapi tdk tahu no njop nya dikarenakan tdk ada 1 lembar pun yg tersisa, pertanyaan saya dimanakah saya bisa mendapatkan copy nya kembali ? Jawab : Saudari dapat ke Kantor kami, Pelayanan PBB dan BPHTB, Bidang Pendapatan II DPPKA Kota Depok, Jl, Margonda Raya No. 54 Depok untuk meminta salinan SPPT PBB. Untuk menemuka data SPPT PBB Saudari diperlukan Alamat Obyek Pajak yang jelas atau nama yang tertera di SPPT atau peta lokasi. Terima Kasih. iman said: Selamat siang, Saya mau mengurus PBB baru apa saja persyaratannya & berapa lama SPPT PPB sampai jadi ?? Terima kasih Jawab : Isian Formulir Penerbitan Baru, Isian SPOP dan LSPOP yang keduanya disediakan di Kantor kami, bukti kepemilikan (sertifikat) atau Letter C + Riwayat Tanah + Tidak Sengketa + Pengantar Kelurahan + peta lokasi, dan Foto kopi Bukti Identitas. Waktu penyelesaian selama maksimal 1 bulan. Khusus untuk saat ini (persiapan cetak masal), pengajuan semua berkas pelayanan PBB akan selesai pada bulan April 2014. Terima kasih. Alan Jones Halauw said: Selamat sore, NOP saya 327801000100800490, mau tanya paling lambat pembayaran PBB tahun 2013 ini sampai kapan ya? berdasarkan SPPT PBB yang diterima Agustus bulan lalu. Saya kolektif lewat karang taruna stempat dan sampai saat ini belum terima slip pelunasanya karena masih diurus. Terima kasih Jawab : Pembayaran PBB Kota Depok Tahun 2013 jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2013, pembayaran setelah tanggal tersebut dikenakan denda 2% per bulan keterlambatan. Terima kasih intaha ishaq said: dimana saya bisa membaca jawabanya? NOP saya 327800801001108200. Saya sudah bayar PBB thn 2010 pada tgl 1 Okt 2010 di bank mandiri E-banking sebesar Rp.37.128,- sesuai tagihan. No Transakasi 1010010092938. Juga thn 2011 dibayar tgl 13 Juni 2011 sebesar Rp.36.400.- No transaksi 1106130007106. MASALAHNYA kenapa saya masih ditagih juga? lalu uang pembayaran saya disimpan dimana selama ini? Kenapaa tidak dikembalikan? Sebelum uang dikembalikan saya tdk ingin membayar untuk tahun2 berikutnya karena percuma saja uang hilang. Jawab : Data pembayaran PPB tahun pajak sebelum 2012 (pengalihan PBB menjadi pajak daerah) yang ada pada sistem kami adalah data yang diserahkan Dirjen Pajak Kemenkeu kepada kami (Pemerintah Kota Depok). Namun, kami menyadari ternyata banyak pembayaran yang tidak terekam datanya, sehingga kami tidak pernah meminta WP untuk membayar PBB ketika kami temukan pada database belum bayar yang kami minta adalah agar WP melampirkan bukti bayar yang dimilikinya untuk persyaratan-persyaratan pelayanan. Kami akan merekam bukti bayar tersebut pada database kami setelah ada surat keputusan bahwa pembayaran tersebut adalah sah. Terima kasih Djaelani said: Selamat Sore... Pak tolong di cek NOP Djaelani: 327800400602002000 Berapa yang harus saya lunasi Pak? Mulai tahun berapa? Terima kasih. Jawab : Mohon maaf NOP yang Saudara sampaikan tidak kita temukan di data kami. terima kasih tiie said: selamat siang pak, apakah dari tahun ke tahun berikutnya NOP bersifat tetap (tidak berubah)? ataukah berubah-ubah? NOP saya tahun 2011: 32.78.007.008.022-0482.0. Terima kasih Jawab: Ya benar, NOP bersifat unik dan tetap, tidak bisa dipakai oleh obyek pajak lain. Terima kasih. Euia said: Saya mau tanya, bayar PBB sebelumnya di ATM BCA bisa, kenapa utk pembayaran tahun 2012 di ATM BCA tidak bisa? padahal di ATM itu sangat membantu kita tidak antri dan tidak menghadapi petugas pajak yang jutek, terus sekarang saya mau bayar pajak dimana? bisakah pembayaran di ATM di fungsikan kembali,atas perhatian dan infonya terima kasih kalau untuk mendapatkan SPPT PBB tahun 2013 dimana? karena sampai saat ini saya belum dapat SPPT nya, NOP : 32.78.009.011.021-0006.0 Nama APIDAH, tolong dibantu infonya,karena biasa tgl jatuh tempo tertera pada bulan Agustus, sekarang sudah November,tolong dibantu dan terimakasih atas perhatiannya Jawab : Untuk pembayaran PBB Kota Depok tahun 2013, Pemerintah Kota Depok baru bekerja sama dengan Bjb dan BRI. pembayaran melalui ATM dapat dilakukan melalui ATM kedua Bank tersebut. Saudari dapat meminta salinan di Kantor Kami Kantor DPPKA Kota Depok, bagian Pelayanan PBB dan BPHTB, komplek Balaikota Depok, Jln. Margonda Raya No. 54 Depok. Sesuai data pada kami SPPT yang Saudari telah diterbitkan dan dapat dibayar di TP setiap kantor kecamatan di Depok, Bjb dan BRI. Terima kasih uji yadi said: Trimakasih atas penjelasannya pak. Di karenakan sy tdk pnuya cukup waktu untuk ke kpp untuk cek total biaya pbb ​Ɣăπğ harus sy bayar. Apakah bisa di cek secara online biaya ​Ɣăπğ harus sy bayar berikut denda ? Atau mungkin bisa di kirim email print out nya ke saya. NOP 32 78 001 006 021-0091 0 email saya ujiyadi007@gmail.com atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jawab : Anda dapat langsung menanyakan di teller bank ketika akan membayar atau melihat tagihan di ATM setelah anda isikan NOPnya. terima kasih uji Yadi said: Slamat sore, sya ♏åʊ̈̇ menanyakan sppt.sy ♏åʊ̈̇ bayar pbb orang tua saya, ternyata harus bayar 10 tahun ke belakang. Tetapi pas sy cari sppt nya ada ​Ɣăπğ hilang. Thn 2004,2007,2009. Jadi solusinya gmna Ɣää•̃⌣•̃ pak ? Sy mohon penjelasannya. Bisa di email ke ujiyadi007@gmail.com Jawab : Apabila Saudara membutuhkan salinan PBB untuk tahun tersebut dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Salinan PBB ke Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok, Bidang Pendapatan II, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok, Jl. Margonda Raya Nomor 54 Depok. Namun, untuk membayar PBB tahun tersebut cukup menyampaikan NOP dan tahun yang akan dibayar. Terima kasih nita said: Pagi pak, saya mau tanya surat PBB rumah saya itu ada kesalahan di letak BLOk dan luas bangunannya di bumi sawangan indah....seharusnya d blok 17 disitu tertera d blok 10 dan luas tanah 90 bangunan 36 tapi tertera luas bangunan 90 surat PBB keluar dr thn 2003...sekarang mau d benerin apa saya tetap wajib membayar pajak selama tahun 2003-2013 padahal itu salah dan tagihannya terlalu besar.trm kasih.mohon penjelasan krn saat d datangi oleh orang dr badan pertanahan beliau bilang bahwa itu tidak akan bisa dibayar krn kesalahan letak blok Jawab : SPPT PBB diterbitkan berdasarkan SPOP dan LSPOP yang diisi oleh Wajib Pajak. Apabila Saudari menerima SPPT PBB yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, Saudari dapat mengajukan pembetulan atau keberatan. Sesuai ketentuan yang berlaku, keberatan atas PBB terutang dapat diajukan paling lambat 3 bulan sejak SPPT diterima oleh Wajib Pajak. terkait dengan kesalahan blok objek pajak Saudari dapat dikonsultasikan dengan Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi, Bidang Pendapatan II, DPPKA. Terkait dengan ketidaksesuaian luas bangunan Saudari dapat mengajukan keberatan PBB. Karena pengajuan keberatan dilakukan setelah melewati batas ketentuan tentunya untuk pajak-pajak terdahulu tidak bisa disesuaikan dan tetap menjadi piutang negara yang harus ditagihkan kepada Wajib Pajak, yang akan disesuaikan adalah SPPT PBB tahun selanjutnya. Terima kasih agus said: pagi, saya mau menanyakan njop Tanah dan bangunan di daerah cinangka. saya mau melakukan proses jual beli atas rumah diperumahan didaerah cinangka, sawangan, depok.terima kasih atas infonya. Jawab : NJOP Tanah tergantung letak tanah tersebut di ZNT mana di kelurahan cinangka, sedang NJOP Bangunan tergantung kondisi bangunan, untuk itu anda dapat berkonsultasi dengan Seksi Intensifikasi & Ekstensifikasi, Bidang Pendapatan II, DPPKA Jl. Margonda raya No. 54 Depok dengan membawa peta lokasi tanah agar dapat diketahui tanah tersebut terletak di ZNT mana? Terima kasih. Irwan said: Sore, mau tanya. Gimana kalau alamat satu, tapi bisa keluar lebih dari satu PBB-nya, ya? Makasih Jawab: Silakan anda mengajukan pembatalan/penghapusan salah satu NOP PBBnya, untuk lebih pastinya NOP mana yang benar terlebih dahulu konsultasi ke seksi Intensifikasi & Ekstensifikasi, Bidang Pendapatan II, DPPKA. Terima kasih Fatisya Sara said: Dapatkah permasalahan-permasalahan dalam pengalihan PBB-P2 dikirimkan melalui email saya ? fatisyasara@yahoo.com Jawab : Silakan Saudari mengajukan penelitian di Kantor kami sesuai prosedur yang berlaku. Terima kasih Fatisya Sara said: Selamat Pagi, saya mau bertanya. berdasarkan data dari berbagai sumber yang saya dapatkan, implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan yang telah dialihkan sebagai pajak daerah telah mengalami suatu pencapaian yang baik di kota depok dilihat dari penerimaan yang pbb yang meningkat. namun, dari keberhasilan tersebut adakah permasalahan yang masih dihadapi oleh pemerintah kota depok ? mohon jawabannya untuk tugas kuliah saya Jawab: Permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan PBB oleh Pemerintah Kota Depok tentunya pasti ada dan cukup banyak, namun kami upayakan agar permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Mohon maaf, kami tidak bisa menyebut satu persatu permasalahan tersebut disini. Terima kasih H.soleh said: salam,kpd yth dinas terkait,sy mau bayar pbb tp sy ingin di betulkan nama dan jmh yg sy byr sbb selama ini sy bayar masih nama pemilik yg lama sedangkan di tempat sy skrg sdh ada bangunannya jd mhn bantuannya agar sy tdk mau curang dlm membayar pajak,mhn bantuan kemana dan siapa yg harus sy temui utk meluruskan pbb sy,tks,salam. Jawab : Silakan Bapak ke Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok, Bidang Pendapatan II, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok, Jl. Margonda Raya Nomor 54 Depok. Bapak dapat mengajukan mutasi PBB dengan mengisi formulir mutasi, SPOP, dan LSPOP yang kami sediakan persyaratan lainnya yang disertakan adalah bukti kepemilikan (fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan lain + Surat Riwayat Tanah + Surat Keterangan Tidak Sengketa), fotokopi bukti identitas dan lunas PBB. Terima kasih. damai laia - Nisel said: ok pak...terima kasih infonya..selanjutnya contoh MOU antara Pemda dgn Bank Persepsi bs ga dishare pak? Krn skrg qmi sdg membuat surat MOU dimaksud...tks. Jawab: Mohon maaf, kami tidak bisa meng-share MOU. Terima kasih wawan said: saya mau bertanya,saya mau bayar pajak tahun 2013 tapi sppt pbb nya hilang. bagaimana cara pembayaranya?mohon infonya trims.. Jawab : Apabila anda hafal NOP nya cukup menyampaikan kepada petugas penerima pembayaran, apabila anda masih memiliki SPPT PBB tahun sebelumnya dapat dibawa dan ditunjukkan dengan menyebut tahun pajak yang akan dibayar atau anda dapat meminta salinan SPPT PBB kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok, Jl. Margonda Raya No. 54 Depok. Terima kasih. Damai Laia - Nisel said: Mohon infonya... Thn depan Pemda kami akan mengelola PBB-P2. Tahun ini perangkat2nya sdang kami siapkan...Untuk databasenya, disampaikan oleh KPP setempat atau DJP? Haruskah kami membuat surat permintaan data lagi? selanjutnya apakah Pihak DJP atau KPP yang datang ke daerah kami? atau kami harus datang ke KPP atau DJP???? Jawab : Ketika kami menerima pengalihan PBB Januari 2012, kami menerima database PBB dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melalui KPP Pratama Kota Depok. Pada saat itu kami memang berkirim surat meminta agar penyerahan database dapat dipercepat. Untuk mekanisme penyerahan database kiranya dapat dikoordinasikan dengan KPP setempat. Terima kasih. Endar Wiharno said: Saya membeli tanah dan bangunan dari developer. Pada saat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB keluar, nama WP yang tercetak masih nama developer. Pajak tahun 2013 telah saya bayar dan saya sudah menerima tanda pelunasannya. Saya ingin melakukan balik nama WP di PBB, mohon bantuan dimana saya harus mengurusnya dan bagaimana (terutama BPHTB). Objek Pajak Komplek Villa Indah Pamulang, Pondok Petir, Bojong sari, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Terima kasih Jawab : Saudara dapat mengurus balik nama SPPT PBB dan BPHTB pada Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok, Bidang Pendapatan II, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok, Jl. Margonda Raya No. 54 Depok. Terima kasih. H.Soleh said: salam.maaf sy mau tanya sebenarnya sedang di lakukan pemutihan apa di daerah kami kel.pengasinan,kp.kebonkopi sawangan,dan apa syarat serta brp biaya yg dikenakan?...tks,salam. Jawab: Yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok adalah melakukan pendataan ulang data OP PBB, baik subyek pajaknya maupun obyek pajaknya agar data OP PBB menjadi lebih akurat sesuai kondisi di lapangan. Untuk kegiatan ini, DPPKA Kota Depok menggunakan jasa konsultan dengan suatu nilai kontrak tertentu. DPPKA Kota Depok tidak membebankan biaya apapun kepada masyarakat dan kegiatan pendataan ulang OP PBB ini telah dibiayai dengan APBD Kota Depok Tahun 2013. Kepada masyarakat dimohon bantuannya untuk pengisian SPOP dan LSPOP sesuai kondisi sebenarnya serta menyampaikan bukti identitas dan bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan bisa dengan fotokopi sertifikat atau bukti lain dengan disertai Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwyat Tanah. Terima Kasih HADI KHAIRIL AZZAM said: Assalamualaikum,, mohon pencerahan dan bantuan nya bapa/ibu,, di internet Bank BRI di menu pembayaran pajak PBB ada tulisan seperti ini "Untuk saat ini, pembayaran pajak hanya tersedia untuk pembayaran PBB Kota Jakarta, Depok, Bekasi, Batam dan Kabupaten Bogor. yang saya tanyakan apa betul bank BRI sudah membuka pelayanan nya untuk pembayaran pajak PBB melalui Internet bank BRI nya,karena yg sya tahu baru lewat ATM,TELLER(BJB&BRI) mohon penjelasan nya terimakasih... Jawab : Pada prinsipnya kami membuka satu chanel ke BRI, di Internal BRI bisa dikembangkan dalam beberapa sistem penerimaan pembayaran. Pada saat kita memulai bekerja sama, media pembayaran PBB Kota Depok yang sudah siap dilaksanakan BRI adalah teller dan ATM. Pada sekitar bulan Juli 2013, BRI sudah menerima pembayaran PBB Kota Depok melalui internet Banking, namun pembayaran tersebut belum bisa masuk terekam pada sistem kami. Saat itu BRI menyatakan akan memperbaiki sistemnya dan untuk sementara tidak menerima pembayaran PBB Kota Depok dengan iBank. Sampai saat ini belum ada lagi pembayaran dengan iBank BRI yang tercatat dalam sistem kami. Namun kondisi terakhir bisa ditanyakan langsung ke BRI. Terima kasih. Irwan said: Assalamualaikum..Ditempat saya daerah kel. Pasir putih SAWANGAN ada pemutihan pemecahan SPPT, dan saya mengajukan SPPT dibagi 3 setiap titik di kenakan biaya Rp150,000,- saya ingin tahu kebenaranya.. Jawab : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok tidak membebankan biaya apapun kepada masyarakat dalam pelaksanaan Kegiatan Pendataan Ulang / Verifikasi Objek PBB. Demikian juga dalam pelayanan PBB dan BPHTB. Saudara dapat mengajukan pemecahan SPPT ke Unit Pelayanan PBB dan BPHTB, DPPKA Kota Depok, Jl. Margonda Raya No. 54 dan kami tidak memungut biaya untuk pelayanan kami. Terima kasih atas informasinya untuk kami tindaklanjuti. Firman Cahyadi said: Asslamualakum wr wb saya firman mau menanyakan alur proses pembayaran bphtb itu seperti apa ya bapak / ibu terima kasih sebelum nya Jawab : Alur proses BPHTB dapat Saudara lihat di menu informasi umum, pelayanan BPHTB, Alur Proses. Demikian, terima kasih. Fatisya Sara said: Saya Tisya Pak/Bu mau bertanya, sejauh ini realisasi PBB sektor perdesaan dan perkotaan kota depok bagaimana ya Pak/Bu ? mengalami penurunan atau kenaikan ? mohon informasinya untuk tugas kuliah saya. terimakasih Jawab : Realisasi penerimaan PBB Kota Depok dari tahun 2012 ke tahun 2013 ada peningkatan. Kalau tahun 2012 realisasi penerimaan sampai dengan 31 Desember 2012 sekitar Rp. 102 Milyar, sementara tahun 2013 sampai dengan hari ini (18 September 2013) juga sudah sekitar Rp. 102 Milyar (dapat dilihat di menu monitoring penerimaan PBB. terima kasih. hidayat said said: Nomor telpon kantor nya berapa sih pak? Kok gak aktif terus ketika dihubungi. Mohon verifikasi ulang nomor telpon di beranda Jawab : Terima kasih atas kritik dan sarannya, akan segera kami perbaiki. Hidayat said: Kepada bapak pejabat PBB / BPHTB,mohon penjelasan kami akan membeli tanah kav kosong ( tdk rumah bangunan yng berdiri ) pada saat akan balik nama biaya nya terlalu tinggi karena di PBB nya tertera pajak bangunan ,setelah di cek di lapangan tidak ada berdiri bangunan, hanya ada tanaman jambu biji 4 btng dan beberapa pohon pisang,menurut perhitungan kami bila di PBB nya,tdk ada bangunan maka nilai nya nil, dan hanya ada nilai tanah kosong INJOP nya Rp 57.500.000,kami telah coba untuk merubah nilai bangunan menjadi nil,tetapi oleh dinas yang terkait tidak bisa, sebagai WNI & putra Veteran RI kami mohon penjelasan tsb,merdeka Rgds Hdyt888 Jawab: PBB yang kami terbitkan adalah berdasarkan dokumen SPOP dan LSPOP atau dokumen sejenisnya dan dokumen pendukungnya. SPOP dan LSPOP tersebut diisi dan ditandatangani Wajib Pajak. Selanjutnya dilakukan pengecekan atas data yang disampaikan Wajib Pajak. Apabila kami belum bisa menyimpulkan kebenaran data yang disampaikan maka kami akan melakukan verifikasi lapangan. Demikian juga untuk pelayanan validasi BPHTB.Besarnya pembayaran BPHTB dihitung berdasarkan NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak). NPOP adalah nilai transaksi untuk transaksi jual beli atau nilai pasar untuk transaksi lainnya. Apabila nilai transaksi lebih kecil atau nilai pasar tidak diketahui/lebih kecil dari NJOP tahun transaksi maka perhitungan NPOP didasarkan pada NJOP tahun transaksi kecuali transaksi lelang. Apabila data SPPT PBB Saudara tidak sesuai dengan kondisi riil silakan Saudara ajukan keberatan/pembetulan PBB. Sesuai ketentuan yang berlaku keberatan/pembetulan SPPT PBB dapat diajukan paling lambat 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. Demikian, terima kasih. kosasih said: berapa biaya balik nama pbb untuk di daerah depok ? Jawab: Pelayanan PBB dan BPHTB termasuk balik nama PBB di Kota Depok tidak dipungut biaya/gratis. Terima kasih Resya Putri Amanda said: Adilkah Negara ini memungut PBB ? Jawab: Pemungutan PBB yang kami lakukan adalah menjalankan amanat UU No. 28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR RI sebagai wakil rakyat Republik Indonesia. Terima kasih. Irmawan Effendi said: Pada SPTT 2013 saya terdapat kesalahan ketik nama yg seharusnya "Irmawan Effendi" tapi tertulis "Iramawan Effendi". Mohon informasi untuk dokumen syarat perbaikan dan lokasi dinas pelayanan. Tks Jawab: Saudara dapat mengajukan pembetulan PBB ke Kantor DPPKA Kota Depok, bagian Pelayanan PBB dan BPHTB, komplek Balaikota Depok, Jln. Margonda Raya No. 54 Depok. Persyaratannya adalah isian formulir pembetulan, isian SPOP, isian LSPOP, fotokopi bukti identitas, SPPT asli, dan lunas PBB. Formulir Pembetulan, Formulir SPOP dan LSPOP disediakan di kantor kami. Terima kasih. Ramanda said: Terima kasih atas jawabannya. Kami sudah mengecek rekening BRI yg digunakan utk membayar PBB 2013 kami. Sampai hari ini tidak ada retur/pengembalian dana akibat gagal bayar/pendebetan. Pada mutasi rekening tsb sudah terpotong pada tgl 26 Ags'13 lalu untuk pembayaran PBB kami (NOP kami: 32.78.004.012.001-0626.0 atas nama Herberth Silitonga) sebesar Rp.137.520,- (+ biaya adm bank Rp.5.000). Apakah DPPKA ada almt e-mail utk saya kirimi hasil scan bukti pembayarannya? Oh iya, jika datanya masih belum masuk & kami ke sana pada hari Senin, 2 Sep'13 bsk, utk melakukan pembayaran secara manual, apakah dikenakan denda? Jika ya,berapa besar? Tks. Jawab: Setelah kami cek ulang hari ini tanggal 30 Agustus 2013, tercatat pada database kami NOP tersebut telah bayar. Mekanisme sistem dari BRI memang akan terus mengulang-ulang data pembayaran yang diterimanya kepada sistem kami sampai mendapatkan data jawaban dari sistem kami bahwa telah tercatat pembayarannya. Terima kasih. Dharmawan said: apakah telah terjadi perubahan data pbb tahun 2013 an. Sainih, NOP 32.78.002.001.003.0079.0 dibandingkan dengan tahun 2012. apakah telah dilakukan pecah pbb secara otomatis? Jawab: Perubahan data PBB NOP tersebut terjadi pada tahun 2012 berdasarkan data kegiatan pendataan bukan pecah PBB secara otomatis. Namun apabila ada ketidaksesuaian data PBB dengan data sebenarnya, silakan melakukan pembetulan atau keberatan dengan melampirkan bukti-bukti pendukung ke DPPKA, Pelayanan PBB dan BPHTB, Komplek Balaikota Depok. Jl. Margonda Raya No. 54 Depok. Terima kasih julius said: ass..pa/bu saya ingin bertanya pemmbayaran PBB bisa lewat bank nda ya??kalo bisa bank apa saja???terima kasih...ass Jawab: Sampai saat ini kami baru bekerja sama dengan BRI dan BJB. Terima kasih. Lina said: Saya belum terima SPPT PBB (NOP 32 78 001 002 009-0314 0) an Nasrullah hingga sekarang.. apakah dapat membayar PBB tanpa SPPT ? terimakasih Jawab: Kami mohon maaaf atas belum diterimanya SPPT PBB Saudari. Saudari dapat meminta salinan di Kantor Kami Kantor DPPKA Kota Depok, bagian Pelayanan PBB dan BPHTB, komplek Balaikota Depok, Jln. Margonda Raya No. 54 Depok. Sesuai data pada kami SPPT Saudari telah diterbitkan dan Saudari dapat melakukan pembayaran dengan menyampaikan NOP nya tidak perlu membawa SPPT. Terima kasih Ramanda said: Apakah pembayaran PBB Kota Depok dapat dilakukan lgsg di Kantor DPPKA Kota Depok, bagian Pelayanan PBB dan BPHTB, komplek Balaikota Depok, Jln. Margonda Raya No. 54 Depok? Atau harus di TP-PBB Kantor Kecamatan? Jika bisa lgsg di DPPKA, jam kerja utk hari Jum'at sampai jam berapa? Jika harus di Kecamatan, mhn info almt TP-PBB Kec.Cimanggis & jam kerjanya pd hr Jmt. Kl di BRI, harus punya rekening BRI. Sdgkn kl di BJB, harus di Kantor Kecamatan. Tks Jawab : Pembayaran PBB Kota Depok dapat dilakukan langsung di Kantor DPPKA Kota Depok, bagian Pelayanan PBB dan BPHTB, komplek Balaikota Depok, Jln. Margonda Raya No. 54 Depok, bisa juga di Tempat Pembayaran (TP) – PBB kecamatan yang beralamat di Kantor Kecamatan masing-masing. Jam kerja untuk di Kantor DPPKA Kota Depok, bagian Pelayanan PBB dan BPHTB maupun di TP-PBB Kantor Kecamatan pukul 08.00 Wib s/d. 15.00 Wib dengan jam istirahat 11.45 Wib s/d. 13.00 Wib. Terima kasih. Ramanda said: Tadi saya mencoba membayar PBB Kota Depok th 2013 melalui ATM BRI. Mhn dicek apakah pembayaran tsb sudah masuk. NOP kami: 32.78.004.012.001-0626.0 atas nama Herberth Silitonga. Jumlahnya apkh persis sama dg th 2012: Rp.137.520,-? Krn kami blm dpt SPT utk th 2013. Jawab : Setelah kami melakukan pengecekan pada database kami, tercatat untuk pembayaran tahun 2013 belum masuk. Sebaiknya Saudara pastikan kepada pihak BRI apakah uang pada rekening Saudara sudah terdebet atau belum. Kami mohon maaf apabila Saudara belum menerima SPPT PBB, namun SPPT PBB Suadara tercatat telah diterbitkan dan telah didistribusikan melalui aparat kelurahan. Saudara dapat mengajukan salinan SPPT PBB di Kantor DPPKA Kota Depok, bagian Pelayanan PBB dan BPHTB, komplek Balaikota Depok, Jln. Margonda Raya No. 54 Depok. Terima kasih. M.Ismail said: Saya bermaksud pecah PBB sekaligus balik nama, sebelumnya saya membeli sebidang tanah yang pembelinya 2(dua) orang sehingga harus dipecah PBB nya untuk tahun 2012 dan 2013 SPT masih atas nama pemilik lama. dan saya sdh punya AJB dan balik nama sertifikat. Mohon penjelasanya tertang persyaratan dan biaya. sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Jawab: Saudara dapat mengajukan mutasi PBB ke DPPKA Kota Depok, bagian Pelayanan PBB dan BPHTB, komplek Balaikota Depok, Jln. Margonda Raya No. 54 Depok dengan persyaratan : fotokopi identitas, mengisi formulir mutasi, mengisi formulir SPOP, mengisi formulir LSPOP apabila terdapat bangunan, fotokopi sertifikat (apabila balik nama sertifikat belum jadi Saudara dapat melampirkan AJB + SSPD BPHTB yang telah divalidasi, apabila bukti kepemilikan masih berupa girik atau sejenisnya agar dilengkapi dengan Surat Tidak Sengketa + Surat Riwayat Tanah + Surat Pengantar Kelurahan), lunas PBB.Terima kasih. Martiana said: Yth Bapak/Ibu DPPKA Kota Depok, apakah koneksi Pemkot-BRI hanya pd jam-jam tertentu di hari kerja saja? Sejak menerima SPPT 2013, saya sudah ratusan kali mencoba bayar PBB via ATM BRI dan sudah tertera NOP serta nama saya dan jumlah PBB-nya di layar monitor, namun ketika konfirmasi pembayaran, transaksi dinyatakan gagal. Hal ini sangat menjengkelkan Wajib Pajak seperti saya. Opsi untuk membayar di loket TP-PBB tidak memudahkan mengingat lokasi kantor jauh dari Depok. Mohon petunjuk. Jawab: Pada prinsipnya koneksi Pemkot-BRI adalah 24 jam nonstop, namun demikian memang sering terjadi putus koneksi yang mungkin diakibatkan kurang bagusnya sinyal mengingat koneksi yang dipakai adalah koneksi melalui satelit. Kami mohon maaf atas kejadian kegagalan pembayaran anda dan ini menjadi bahan evaluasi kami. Mengingat kesibukan anda, mungkin anda dapat membayar di Teller BRI atau Teller BJB yang terdekat mengingat dari data yang ada selama ini, perbandingan antara jumlah transaksi melalui ATM dengan transaksi melalui teller baik di BRI dan BJB perharinya rata-rata 1 berbanding 25. Terima kasih. andra said: Yth. Bapak/Ibu di DPPKA Kota Depok.Mohon info segera.Bagaimana prosedur, persyaratan, dan jangka waktu penyelesaian untuk PBB baru,dimana obyek pajak baru tersebut telah selesai pelunasan KPRnya.Terima kasih Jawab : Prosedur, persyaratan dan jangka waktu penyelesaian untuk penerbitan PBB baru lebih rincinya bisa dilihat di website ini menu informasi umum, pelayanan pbb, persyaratan/alur proses. Formulir Pendaftaran, SPOP dan LSPOP dapat diambil di Pelayanan PBB dan BPHTB, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok, Jl. Margonda Raya No. 54 Depok. Terima kasih Rahadian said: Mohon info untuk NOP 32.78.008.009.011.0199.0 kok sampai sekarang belum terima SPPT? sehingga saya tidak bisa berkontribusi dalam pembangunan depok karena tidak bisa membayar pajak, mohon konfirmasinya. Selanjutnya apakah ada perubahan NOP saat dikelola oleh PBB (kantor Pusat/KPP) dengan yang dikelola sekarang (Pemda)? mohon penjelasannya atas perubahan yang terjadi. Terima kasih. Jawab: Setelah dilakukan pengecekan data, NOP Saudara telah di terbitkan baik tahun 2012 maupun tahun 2013 dan telah di distribusikan melalui aparat kelurahan. Terkait Saudara belum menerima SPPT, kemungkinan besar petugas kami yang salah mengirimkan SPPT tersebut dan menjadi bahan evaluasi kami. Untuk NOP PBB tidak ada perubahan dan masih sama seperti ketika dikelola Pemerintah Pusat (KPP/Kemenkeu). Untuk pembayaran PBB Kota Depok dapat dilakukan di Tempat Pembayaran masing-masing Kantor Kecamatan, ATM dan Teller BJB serta ATM dan Teller BRI seluruh Indonesia. Apabila Saudara bermaksud membayar PBB, hanya perlu menyampaikan NOP Saudara. Terima kasih. Arief Kurniadi Sugiharto said: Ibu saya beli rumah tahun 2012, kemudian lanjut buat surat AJB.muncullah SPPT PBB tahun 2012 atas nama ibu saya, tapi kenapa SPPT PBB tahun 2013 kembali lagi atas nama pemilik lama sebelum ibu saya membeli tanah dan bangunan tersebut? 1. Ibu saya beli rumah tahun 2012, kemudian lanjut buat surat AJB.muncullah SPPT PBB tahun 2012 atas nama ibu saya, tapi kenapa SPPT PBB tahun 2013 kembali lagi atas nama pemilik lama sebelum ibu saya membeli tanah dan bangunan tersebut? 2. Apakah ada masalah dalam AJB saya sampai timbul seperti itu? 3. Bagaimana dan kemana utk urus masalah tersebut? Jawab : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok memang melaksanakan perubahan SPPT PBB berdasarkan transaksi BPHTB, sehingga benar apabila ada perubahan nama dalam SPPT PBB seperti pembelian rumah ibu Saudara. Namun pada akhir tahun 2012 kami juga melaksanakan pendataan obyek PBB sehingga kemungkinan data SPPT PBB milik Ibu Saudara berubah berdasarkan data hasil pendataan tersebut yang sebenarnya sudah tidak valid atau sebab lain. Kami memerlukan NOP untuk pengecekan lebih lanjut mengapa SPPT PBB Ibu Saudara berubah kembali ke nama lama. Perubahan nama tersebut tidak terkait dengan masalah AJB. Saudara dapat mengurus ke Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok, unit Pelayanan PBB dan BPHTB di Jln. Margonda Raya No. 54 Depok dengan membawa data yang diperlukan seperti fotokopi AJB, Sertifikat, SPPT dan identitas diri. Terima kasih. Hermanto said: Saya menirima tagihan PBB ganda dengan NOP yang berbeda yaitu NOP:32.78.003.011.005-1123.0 dan NOP:32.78.003.011.012-1815.0.Kok bisa 2 tagihan PBB? Mana yang harus saya bayar? Apakah tahun selanjutnya saya akan terima tagihan ganda ? Jawab: Kami mohon maaf atas terbitnya 2 SPPT untuk bidang tanah Bapak. Kedua SPPT tersebut telah terbit mulai tahun 2008. Setelah kami melakukan pengecekan data peta, NOP yang benar adalah 32.78.003.011.012-1815.0, silakan Bapak bayar PBB untuk NOP tersebut. Kami mohon Bapak dapat mengajukan pembatalan/penghapusan atas NOP 32.78.003.011.005.1123.0 sebagai dasar bagi kami untuk membatalkan NOP tersebut sehingga tahun-tahun ke depan hanya akan terbit 1 SPPT. terima kasih. Refi Noerman said: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saya kenapa tidak Timbul, pada hal sebelum2 nya ada. Apa yang harus saya lakukan, untuk data2 Lokasi kami tinggal di Komplek Deppen RI Cimanggis Terimaksih Jawab : Mohon maaf Bapak, kami tidak bisa melakukan pengecekan lebih detail karena Bapak tidak menginformasikan NOP nya, namun ada kemungkinan petugas kami yang salah mengirimkan SPPT. Bapak bisa mengajukan salinan SPPT ke Kantor DPPKA Kota Depok, Bagian Pelayanan PBB dan BPHTB. Apabila Bapak mau membayar PBB tetapi belum menerima SPPT, Bapak bisa menggunakan SPPT tahun-tahun sebelumnya terlebih dahulu, apabila NOP Bapak bisa dibayarkan berarti SPPT PBB Bapak ada hanya petugas kami menyampaikan ke alamat yang salah. Sekali lagi kami mohon maaf dan silakan mengajukan permintaan salinan SPPT ke kantor kami di Jl. Margonda Raya No 54 Depok dengan membawa KTP atau SPPT/STTS tahun sebelumnya. Terima kasih Rini Rasyid said: Mohon bertanya : Untuk PBB daerah Reni Jaya - Pondok Petir-sawangan Depok, apakah pembayaranya harus ke Depok ? apakah tidak bisa via BJB yang di Jakarta atau via transfer ? kalau transfer ke rekening nomer berapa ? sekian dan terimakasih. Regards, RiniRasyid Jawab: Untuk pembayaran PBB Kota Depok dapat dilakukan di TP Kantor Kecamatan di Depok, BJB seluruh Indonesia termasuk jaringan ATMnya, BRI seluruh Indonesia termasuk jaringan ATM nya. Apabila Saudari akan membayar dengan transfer silakan menghubungi pihak Bjb terlebih dahulu untuk pengadministrasian keuangannya. terima kasih theresia said: Pak saya belum dapet sppt pbb th 2013..di rt blum ada katanya..kalau mau minta sppt pbb ke kantor pbb memungkinkan tidak ya pak..atau kita bisa bayar dengan no nop yg lama..no nop saya 327800800902609710,tadi coba mau bayar via atm bni knapa ga bisa ya pak..apa sudah tidak kerja sam lagi dengn bni Jawab: Saudari dapat meminta salinan SPPT PBB 2013 ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pelayanan PBB dan BPHTB, Jl. Margonda Raya No. 54 Depok. Untuk membayar hanya perlu menyampaikan NOPnya kepada petugas. Sampai saat ini Pemerintah Kota Depok belum ada kerja sama dengan BNI untuk pembayaran PBB. Pembayaran melalui ATM baru bisa ATM Bjb dan ATM BRI. terima kasih. yenni said: Saya belum menerima SPPT PBB 2013. apakah saya bisa datang langsung ke DPPKA Kota Depok untuk meminta salinan SPPT 2013 itu. Syarat untuk minta salinan itu apa aja? NB. Saya perlu salina SPPT PBB itu untuk arsip saya dan dasar mau bayar PBB yg akan sgera jatuh tempo. Tolong jawabannya thks u Jawab: Saudari dapat meminta salinan SPPT PBB 2013 ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pelayanan PBB dan BPHTB, Jl. Margonda Raya No. 54 Depok. Syarat meminta salinan SPPT PBB membawa KTP atau SPPT PBB tahun sebelumnya apabila nama pada SPPT PBB berbeda dengan KTP dan lunas PBB. Terima kasih. yenni said: mohon bantuan bak cekt agihan pbb saya thn 2013 nop : 32.78.002.006.018.0395.0 Jawab: Pengecekan pembayaran PBB dapat dilakukan via telepon ke Kantor DPPKA, Pelayanan PBB dan BPHTB, No. 021-77217367 atau melalui menu pelayanan BPHTB dengan user password masing-masing atau melalui ATM apabila masih bisa dibayarkan berarti belum ada pembayaran. Hadi Khairil Azzam said: mohon bantuan nya pak untuk cek tagihan PBB saya apakah pembayaran pbb saya sudah lunas apa belum,,,saya coba bayar lewat ibank BRI yang pada waktu itu bermasalah,,,untuk tahun 2013 #Nomor Objek Pajak :hasanuddin 327800800200901530 #Nomor Objek Pajak :sumiati 327800800201404920 #Nomor Objek Pajak :sukarni 327800800202500730 terimakasih pak atas bantuan nya.. Jawab: Tercatat pada data kami telah bayar untuk PBB tahun Pajak 2013. Terima kasih. suwarjono said: Mau tanya, apakah pembayaran PBB di ATM dapat dilakukan dengan metode ATM Bersama. Kebetulan saya pengguna ATM Mandiri yang ingin membayar melalui ATM BRI. Jawab: Mohon maaf, sampai saat ini pembayaran PBB baru bisa dilakukan di ATM BRI dengan kartu BRI dan ATM BJB dengan kartu Bjb serta belum bisa dilakukan di ATM Bersama. terima kasih. Deasy Handayani said: Selamat Pagi pak, saya mau bertanya untuk pembayaran PBB tahun 2013. Karena saya warga baru di daerah Cinangka, Sawangan Depok, saya harus bayar PBB dimana yach? dan apakah ada biaya yang harus dikeluarkan jika saya akan balik nama PBB saya.Sampai kapankah PBB harus dibayarkan? Mohon informasinya. Terima Kasih Jawab : Pembayaran PBB Kota Depok Dapat dilakukan melalui Teller dan ATM BJB dan BRI dan Tempat Pembayaran di setiap Kantor Kecamatan. Untuk semua pelayanan PBB misalnya balik nama PBB tidak dikenakan biaya apaun/gratis. Pembayaran PBB tahun 2013 paling lambat tanggal 30 Agustus 2013, pembayaran setelah tanggal tersebut dikenakan denda 2% per bulan keterlambatan. Terima kasih Suwarno Adi Prayitno said: selamat malam pak, saya bertanya, apakah kode wilayah untuk NOP itu sama dengan kode wilayah yang di keluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri ?? terima kasih.. karena teman saya nomor NOP nya itu, 32.78xxxxxx.. 32 itu kan Kode Wilayah Jawa BArat. Tapi bukankah Kota Depok itu kodenya adalah 76 ? kalau 78 itu menurut Kemendagri adalah Kota Tasikmalaya.. terima kasih Jawab: Kode wilayah PBB yang dipakai Kota Depok 32.78.xxx... adalah meneruskan kode NOP PBB yang diberikan ketika masih merupakan Pajak Pusat yang dikelola oleh Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan. Ketika Kemendagri menerbitkan kode wilayah yang berbeda dengan kode wilayah Kemenkeu maka kami tidak bisa langsung merubah kode NOP yang telah ada mengingat kode 32.76.xx juga telah dipakai untuk NOP PBB daerah lain. Apabila ada kode yang sama tentunya akan mengganggu sistem misalnya untuk pembayaran oleh bank yang berskala nasional. Perubahan tersebut dimungkinkan apabila dilakukan serentak seluruh wilayah di Indonesia. terima kasih. Erwin said: Pak mau tanya kalau sabtu pelayanan pembayaran pbb bisa tidak?terima kasih Jawab: Untuk hari Sabtu, Saudara bisa melakukan pembayaran di teller Kantor Cabang BRI atau ATM BRI atau ATM Bjb. terima kasih Daud E said: mohon bantuan untuk mengecek PBB 2013 NOP : 32.78.009.011.018.1003.0 an Lusiana Feny Lestari, terima kasih Jawab: Sampai tanggal 26 Juli 2013, belum ada transaksi pembayaran PBB Tahun 2013 untuk NOP tersebut. Terima kasih Eko Yulian said: terimakasih atas jawabanya, ini NOP saya 32.78.002.002.003.0117.0 an. H. Riswan Rais, mohon bantuan cek pak, terimakasih... Jawab: Setelah kami melakukan pengecekan NOP tersebut, kami menyimpulkan bahwa kegagalan pembayaran PBB tahun Pajak 2012 akibat terputusnya koneksi antara server BRI dengan server Pemda Depok. Silakan coba lagi untuk melakukan pembayaran. Terima kasih banyak. Eko Yulian said: Saya membayar PBB utk tahun 2012 dan 2013. tahun 2013 berhasil, tetapi utk tahun 2012 transaksi gagal. sudah saya coba sampai 3 kali tetap gagal, mohon pencerahannya.. terima kasih Jawab : Ada kemungkinan PBB anda tahun 2012 telah dibayarkan, untuk melakukan pengecekan kami memerlukan NOP PBB anda, terima kasih. Endanghadiwijaya said: saya ingin menanyakan prihal pembayaran PBB melalui internet banking BRI,,,sya coba untuk pembayaran tahun 2013 tgihn nya tertera sesuai,,sya coba untuk membayar,,tagihan nya lunas dan mendapatkan NO.REFERENSI dari bank,,,yang saya tanyakan kenapa saya coba bayarkan lagi tagihan nya masih keluar,,kalau memang ibank BRI ONLINE knapa tagihan nya muncul lagi waktu di panggil nomor objek pajak nya,,,itu saya lakukan di hari yg berbeda,,,pertanyaan yg kedua bisakah menjadi bukti pembayaran pbb sya yg sya bayar lewat ibank BRI Jawab : Kerjasama antara Pemerintah Kota Depok dengan BRI untuk pembayaran PBB yang selama ini telah berjalan adalah pembayaran melalui teller dan ATM. Memang direncanakan semua media pembayaran diharapkan bisa digunakan dan saat ini masih dalam pengembangan. Sampai saat ini BRI belum memberikan laporan kepada kami tentang kesiapan pembayaran melalui ibank BRI Online. Untuk pembayaran yang telah masuk ke data kami tentu saja tidak dapat dibayar kembali. Untuk permasalahan Saudari mungkin bisa ditanyakan ke BRI. Terima kasih Endar Wiharno said: Saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai PBB 2013, yaitu: 1. Saya baru beli rumah & wajib pajak yang tercantum di SPPT PBB 2013 masih nama pemilik yang sama. Bagaimana merubahnya sehingga pada SPPT PBB 2014 nama Wajib Pajaknya adalah nama saya? Apakah ada biayanya? Jika ada berapa? 2. Beberapa waktu lalu saya akan melakukan pembayaran PBB melalui ATM BCA, setelah memasukan NOP muncul pesan bahwa NOP saya salah atau tidak terdata. Padahal NOP yang saya masukan sesuai dengan SPPT PBB yang saya terima. Apakah tahun ini pembayaran PBB kota Depok tidak bisa dilakukan di ATM? Demikian, mohon bantuan penjelasannya. Atas informasinya saya ucapkan terima kasih. Endar wiharno04@gmail.com Jawab : 1. Saudara dapat mengajukan mutasi PBB ke Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok bagian Pelayanan PBB dan BPHTB dengan mengisi Formulir permohonan mutasi, SPOP, LSPOP, dan dilampiri bukti identitas diri, bukti kepemilikan dan lunas PBB. Pelayanan PBB dan BPHTB tidak dikenakan biaya apapun/gratis, termasuk pengurusan mutasi PBB. 2. Sampai saat ini Pemerintah Kota Depok baru bekerja sama dengan Bjb dan BRI, pembayaran dapat dilakukan melaui teller dan ATM kedua bank tersebut. terima kasih. Ikhsan said: Maaf, saya mau bertanya, bagaimana prosedur pendaftaran WP ? Jawab : Saudara dapat mengajukan penerbitan SPPT PBB ke Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok bagian Pelayanan PBB dan BPHTB dengan mengisi Formulir permohonan penerbitan PBB baru, SPOP, LSPOP, dan dilampiri bukti identitas diri dan bukti kepemilikan(sertifikat atau Letter C + Surat Keterangan Tidak Sengketa + Surat Riwayat Tanah). Pelayanan PBB dan BPHTB tidak dikenakan biaya apapun/gratis. Chaerul said: Salam, Mohon informasi untuk pembayaran PBB yang terhutang mulai dari tahun 2010 sampai sekarang. 1. Dimanakan saya bisa membayarnya? 2. Adakah fasilitas online yang bisa saya gunakan untuk mengecek jumlah denda ataupun pajak terhutang saya? Terimakasih. Jawab: Untuk PBB Kota Depok, Anda dapat melakukan pembayaran di teller dan ATM BJB dan BRI atau di TP-PBB setiap Kantor Kecamatan di Depok dan Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB. Untuk fasilitas online pengecekan tunggakan PBB, sampai saat ini belum kami fasilitasi melalui online internet terkait kerahasiaan Wajib Pajak, tetapi ketika pembayaran di ATM akan muncul jumlah pembayaran termasuk dendanya. Terima kasih Salam. wilsa said: aslm. selamt pagi . saya wilsa pns dari kab. labuhanbatu sumut nip 198507162010011015 . kami bermaksud untuk studi banding ke dppka kota depok. kami minta nomer kontak / no hp pejabat yg menangani pbb di kota depok untuk pra-konsultasi. email saya dppkadlabuhanbatu@gmail.com Jawab: Walaikumusalam pa, nanti kami kirim via email ARIS MUNANDAR said: MOHON INFO POSISI PETA LOKASI TANAH JL.PALAKALI 195.RT 004.RW.04.TANAH BARU BEJI DEPOK. Jawab: kepada bapak Aris untuk peta lokasi bisa langsung datang ke kantor kami, terima kasih IVAN R YUSWIL said: Assalamu'alaikum wrwb Bapak/Ibu Petugas ysh, Tadi pagi saya sempat cek pembayaran PBB via ATM BNI ternyata bisa, meski dalam lembaran Surat Pemberitahuan tertulis sbb: Tempat Pembayaran: TP-PBB Kantor Kec Cimanggis, ATM BRI& Teller KCP BRI; ATM BJB & Teller KCP BJB. Pertanyaan saya: 1. Apakah hanya ATM spt tsb dlm lembaran Surat Pemberitahuan saja atau bisa di ATM lainnya? 2. Jika saya bisa dan sudah melakukan transaksi di ATM BNI, apa yg harus saya lakukan? 3. Apakah struk/bukti transfer bisa sebagai Bukti Syah Pembayaran PBB? Atas penjelasan/jawaban yg diberikan kami mengucapkan terimakasih. Wassalam, Jawab: Kepada bapak Ivan kami sampaikan bahwa hingga saat ini untuk pembayaran melalui ATM hanya bisa dilakukan di ATM bjb dan ATM BRI karena perjanjiannya saat ini hanya kepada bank tersebut,tetapi bila bapak bisa transaksi di ATM BNI kami berharap bapak bisa ke kantor kami untuk melakukan pengecekan terhadap pembayaran tersebut. terima kasih Ivan Yuswil Edy Sucipto - Kukusan said: saya telah membeli rumah (dan tanah) dengan meneruskan kredit dari pemilik lama. sampai dengan saat ini rmh tersebut masih atas nama pemilik lama. dalam hal penjualan seperti ini, apakah saya sdh dikenakan BPHTB mengingat objek belum berpindah sepenuhnya atas nama saya. bagaimana PBB nya? selama ini saya tidak pernah dapat tagihan PBB dari Pemkot Depok Jawab: Sesuai ketentuan untuk transaksi jual beli maka BPHTB terutang pada saat penandatanganan Akte Jual Beli. Untuk PBB, mungkin sudah ditagihkan ke pemilik lama atau memang belum terdaftar anda dapat men-cek di Kantor kami. Terima kasih syahdani said: Menindaklanjuti pertanyaan saya sebelumnya, staf DPPKAD Kab. Paser berencana melakukan orientasi pengelolaan pajak daerah dan PBB-P2 khususnya, mohon kami diterima pada tanggal 28 Juni 2013 hari jum'at sekitar pukul 09.00 WIB..staf kami sebanyak 5-6 orang. Atas penerimaannya sebelumnya diucapkan terima kasih (surat resmi nanti kami fax.) Jawab: Silakan, mohon surat resmi segera dikirim/faks. Kiki said: Saya seorang mahasiswa dan saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang PBB di depok karena pemungutan PBB didepok sangat baik sekali bahakn hingga 100%,jika diperkenankan apa bisa saya meminta data pemungutan PBB diwilayah depok ? jika bisa saya akan segera ke lokasi terima kasih Jawab: Bisa, tetapi dengan batas-batas sesuai ketentuan yang berlaku. terima kasih ninik aboe said: Mohon inf syarat mengkoreksi nama yg tercantum di pbb. Terimakasin dan salam Jawab: SPPT Asli, KTP/Identitas, dan Lunas PBB 10 Tahun terakhir. terima kasih. Ajeng said: Saya sedang proses dalam melakukan KPR, dan ternyata pihak bank menilai ada ketidak sesuaian luas bangunan di PBB dan aslinya. PBB luas bangunan 100m dan asli luasnya 45m. bagaimana proses perubahan tersebut dan dikantor mana saya melakukan perubahan tsb. syarat dalam melakukan perubahan,biaya dan brapa lama prosesnya? terima kasih & salam Jawab: Saudari dapat mengajukan keberatan atas SPPT PBB Saudari dengan mengisi formulir keberatan, formulir SPOP dan formulir LSPOP di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok, bagian Pelayanan PBB dan BPHTB, komplek Balaikota Depok, Jln. Margonda Raya No. 54 Depok. Formulir telah disediakan di Pelayanan PBB dan BPHTB Depok. Persyaratan fotokopi bukti identitas, bukti kepemilikan (apabila belum sertifikat agar membawa surat pengantar kelurahan), fotokopi IMB, bukti luas bangunan yang Saudari ajukan. Kami tidak memungut biaya atas semua proses pelayanan PBB. Waktu penyelesaian paling lama 1 bulan, terkait pengecekan ke lapangan. terima kasih. Unggul said: Permisi saya mau tanya, jam buka untuk pelayanan pembayaran PBB depok untuk hari jumat, jam berapa ya? terima kasih Jawab: Pelayanan Pembayaran PBB di TP-PBB Kantor Kecamatan pada hari Jumat Jam 08.00 s/d 11.30 Wib dan 13.30 Wib s/d 14.45 Wib, di teller BJB dan BRI mengikuti jam kerja masing-masing Bank, ATM BJB dan BRI 24 jam. terima kasih. rati said: pemenang tender verifikasi tahun ini siapa saja? Jawab: Silakan klik link ke LPSE Kota Depok, pengumumannya ada di situ. terima kasih Idham said: Untuk bayar ke Kecamatan, apakah hari sabtu bisa? Jawab : Hari Sabtu Tempat Pembayaran PBB Kecamatan tutup, Anda bisa membayar PBB di ATM BRI dan ATM BJB. terima kasih duriad said: asslmlkm wr wb saya mau bertannya untuk pembayaran PBB, saya membeli sebidang tahan dan sudah ganti nama untuk pembayaran PBB saya harus kemana Jawab: Apabila lahan tersebut telah memiliki SPPT PBB, maka PBB dapat dibayarkan di semua tempat Pembayaran: TP-PBB Kantor Kecamatan, BRI (teller dan ATM), dan Bjb (Teller dan ATM), apabila lahan tersebut belum memiliki SPPT PBB maka Saudara dapat ke Kantor DPPKA Kota Depok pada Pelayanan PBB dan BPHTB untuk penerbitan SPPT PBB terlebih dahulu, begitu juga untuk balik nama SPPT PBB dapat diajukan ke Kantor DPPKA Kota Depok pada Pelayanan PBB dan BPHTB. Terima kasih. Hendrawan said: Saya memiliki tunggakan pembayaran PBB 2010, 2011, dan 2012. Apakah pembayaran tunggakannya bisa dilakukan di Kecamatan atau di BJB? Mohon penjelasannya. Terima kasih Jawab : Ya, dapat dibayarkan di semua tempat Pembayaran: TP-PBB Kantor Kecamatan, BRI (teller dan ATM), dan Bjb (Teller dan ATM). Terima kasih Nur said: ass...mau tanya SPPT tahun 2013 dapatnya dari mana ya??? Jawab : SPPT tahun 2013 telah didistribusikan oleh DPPKA Kota Depok ke masing-masing kelurahan. Namun apabila tidak diketemukan dapat meminta salinan SPPT 2013 ke DPPKA Kota Depok, Pelayanan PBB dan BPHTB. terima kasih julius said: jadi tinggal menunjukan SPPT tahun terakhir..lalu langsung membayarkannya di kecamatan???seperti itu. Jawab: Ya begitu, terima kasih. julius said: maaf pa/ibu..saya mau tanya,saya mau bayar PBB...katanya harus ambil SPPT PBB di walikota tepatnya bagian PBB & BPHPT...bisa minta tolong diperjelas lagi langkah -langkahnya dan syaratnya apa saja mohon diemail ke juliuschristianyunus@yahoo.co.id terima kasih Jawab: Pembayaran PBB wilayah Kota Depok dapat dilakukan melalui ATM dan Teller BRI dan BJB serta Tempat Pembayaran di Kecamatan. Untuk melakukan pembayaran Saudara hanya perlu menyampaikan Nomor Obyek Pajak (NOP) dan tahun pajak yang akan dibayar, jadi tidak diperlukan persyaratan apapun untuk melakukan pembayaran PBB apabila obyek pajak tersebut telah terdaftar (mempunyai NOP). terima kasih. andi said: saya mau tanya knp BPN ko lama sekali ukur tanah saya terimakasih Jawab: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok dan BPN Kota Depok adalah dua instansi pemerintah yang berbeda, untuk itu dipersilakan menanyakan langsung ke BPN Kota Depok. terima kasih monalisa said: Saya ingin balik nama PPBB orang tua saya,, tapi oranng tua saya ternyata blum bayar PBB slama 3 tahun... kira" brapa biayanya..... Trima kasih Jawab: Pengurusan PBB di Kota Depok tidak dipungut biaya, yang harus Saudari bayar adalah PBB terutang berikut dendanya. Silakan ke Kantoe Pelayanan PBB dan BPHTB, Komplek Balaikaota Depok, Jl. Margonda Raya No. 54. terima kasih. nawawi said: mohon pencerahannya, saya sudah dua tahun lebih meninggalkan kota depok, pada tahubn 2012 saya mau melakukan PBB lewat atm tidak pernah berhasil, berarti sudah menunggak 2 tahun, bagaimana caranya membayar PBB lewat kota lain? adakah cara yg lebih mudah Jawab: Mulai tahun 2013, pembayaran PBB wilayah Kota Depok dapat dilakukan melalui ATM BRI, ATM BJB, Teller BRI seluruh Indonesia, dan Teller BJB seluruh Indonesia. Saudara dapat memilih tempat-tempat pembayaran tersebut. terima kasih Bp.Sugito said: Mo tanya NJOP untuk wilayah blok singkuk meruyung th2013 tu brp trma ksih. Jawab: NJOP untuk wilayah blok singkuk ada beberapa nilainya, kami memerlukan data lokasi tepatnya untuk blok singkuk yang Saudara tanyakan atau Suadara dapat datang ke Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikai PBB dan BPHTB, Pelayanan PBB dan BPHTB, DPPKA Kota Depok Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok. terima kasih muhamad said: Kepada yth DPPKA kota depok orang tua saya punya sebidang tanah girik seluas 1164m dan sudah dijual sekitar 400m sipembeli sudah membuat sppt sendiri.namun luas tanah di sppt saya masih 1164m,yang saya mau tanyakan bagaimana caranya merubah sppt sisa tanah tersebut, persyaratan apa dan berapa biayanya yang harus saya siapkan.Terimakasih Jawab: Saudara dapat mengajukan keberatan PBB dengan mengisi formulir keberatan dan isian SPOP sesuai luas tanah sekarang. Formulir Keberatan PBB dan Isian SPOP dapat diambil di Kantor DPPKA Kota Depok untuk Pelayanan PBB dan BPHTB. Dokumen yang perlu dilampirkan antara lain fotokopi identitas, fotokopi girik/letter C, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Pengantar dari Kelurahan dan lunas PBB 10 tahun terakhir, khusus pembayaran PBB tahun terakhir (2013) dapat dibayarkan setelah proses pengajuan keberatan selesai dilakukan.terima kasih DPPKAD Kab. Paser - Kaltim said: Mohon perkenan kami diterima untuk study pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah ... rencana ke DPPKA Depok pada bulan April ini.... terima kasih pemerimaannya...mohon jawaban ke syahdani.sd@gmail.com DPPKAD Kab. Paser - Kaltim said: Mohon nomor Fax DPPKA Kota Depok, SIM PBB yang digunakan pakai sistem apa... berapa dana yang disiapkan pada saat itu dan bagaimana cara pengadaannya...mohon di email ke syahdani.sd@gmail.com Jawab: DPPKA Kota Depok siap menerima kunjungan sesuai permintaan, mohon agar kirim surat pemberitahuan terlebih dahulu kapan akan melakukan kunjungan kerja. Nomor faksimili DPPKA Kota Depok 021-77217367. terima kasih Yadi said: Maaf Pak, Bagaimana Status kepemilikan SPPT PBB Saya, Sementara tanah tersebut sekarang sudah dimiliki oleh perumahan dan dari saya belum pernah menjual tanah tersebut sama sekali? bagaimana cara untuk mengambil hak tanah tersebut karena saya selalu bayar sppt tersebut sampai tahun 2013 ini. Thanks Jawab: Ketika Saudara tidak menguasai/memiliki/memanfaatkan suatu obyek pajak PBB, maka Saudara tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PBB, untuk itu Saudara wajib untuk menyampaikan/melaporkan hal tersebut kepada kami dan mengajukan keberatan sebagai wajib pajak PBB. Apabila bukti-bukti mendukung maka SPPT PBB tersebut akan dibatalkan. Perlu kami sampaikan bahwa SPPT PBB bukan bukti kepemilikan suatu obyek pajak. Apabila tanah tersebut diserobot pihak lain maka Suadara dapat menanyakan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok tentang status kepemilikan lahan tersebut. Berdasarkan informasi dari BPN tersebut dan bukti-bukti kepemilikan Saudara, Saudara dapat bermusyawarah atau mengajukan gugatan melalui pengadilan. Demikian, terima kasih. Iche said: Yth DPPKA Kota Depok Saya seorang pembeli Apartemen di Depok tipe 20m. Dalam SPPT PBB yang saya terima utk th 2011, 2012 dan 2013 terdpt kesalahan luas bangunan yang seharusnya 20m2 tertulis 40m2. Hal ini menyebabkan NJOP saya seharusnya Rp 130.200.000,- jadi tertulis Rp260.400.000,-. Pertanyaan: 1. Apakah saya dapat mengajukan permohonan ralat SPPT PBB? 2. Dokumen apa yg harus disertakan? 3. Saya harus menemui Seksi apa di DPPKA kota Depok? 4. Kira-kira berapa lama proses pengurusan sampai selesai mengingat saya tinggal di luar kota terima kasih atas perhatian dan jawabannya Jawab: 1.Bisa, untuk permasalahan tersebut, Saudara/Saudari dapat mengajukan Keberatan 2.Dokumen yang digunakan adalah formulir keberatan yang telah tersedia di DPPKA dengan lampirannya antara lain : Isian SPOP + LSPOP (tersedia di DPPKA), fotokopi KTP/bukti identitas, Fotokopi bukti kepemilikan (Sertifikat/ AJB+SSPD BPHTB yang telah divalidasi/ Surat Tanah Garapan/ Surat Perjanjian Sewa/ lainnya yang sejenis), Bukti luas bangunan ( Fotokopi IMB/ Keterangan lain yang sejenis), dan Fotokopi SPPT dan Lunas PBB 10 tahun terakhir 3.Bidang Pendapatan II (Pelayanan PBB dan BPHTB), Komplek Walikota Depok, Jln. Margonda Raya Nomor 54, Depok 4.Proses penyelesaian maksimal 2 bulan (Lampiran I Surat Edaran Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok 970/52/Pendapatan II/I-2012) Perlu kami jelaskan bahwa apartemen masuk dalam kategori bangunan strata title sehingga SPPT PBB akan memuat obyek pajak berupa Bumi, Bumi Bersama, Bangunan, dan Bangunan Bersama. Terima kasih. Dedi A said: Yth.DPPKA kota Depok. SPPT PBB tahun 2013 yang saya terima terdapat kekeliruan dimana masih tertulis pemilik lama padahal tahun lalu(2012),SPPT PBB sudah atas nama saya. Dimana pada kedua sppt tsb,nomor nop beda (tanah dipecah,saya beli sebagian,sisanya orang lain). Bagaimana cara saya memperoleh SPPT PBB 2013 atas nama saya (seperti 2012)? Dokumen apa saja yg diperlukan? (NB:pembelian dengan KPR sehingga dokumen asli tidak pegang). Mohon informasinya dan terima kasih. Jawab: DPPKA Kota Depok mohon maaf atas kesalahan SPPT PBB Saudara. Saudara dapat datang ke DPPKA Kota Depok di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB, untuk mengajukan pembetulan. Mohon agar membawa fotokopi KTP/bukti identitas, fotokopi SPPT PBB tahun 2012 (yang benar), Asli SPPT PBB Tahun 2013 yang salah, fotokopi bukti kepemilikan (sertifikat atau AJB + SSPD BPHTB yang telah divalidasi atau Surat Pengantar/Keterangan pihak Kelurahan). Demikian terima kasih. abonk said: Ass.mhon maaf mau tahu kalau Sppt kami sdah bisa diambil dimana yah? U Tahun 2013 saya ke kec Katanya dah di kelurahan? Jawab: DPPKA Kota Depok telah mengirim SPPT tahun 2013 langsung ke masing-masing kelurahan. Apabila Saudara kesulitan mendapatkan SPPT PBB, dapat mengajukan permintaan salinan SPPT PBB di DPPKA (Pelayanan PBB dan BPHTB). terima kasih abonk said: Ass.mhon maaf mau tahu kalau Sppt kami sdah bisa diambil dimana yah? U Tahun 2013 saya ke kec Katanya dah di kelurahan? Jawab: DPPKA Kota Depok telah mengirim SPPT tahun 2013 langsung ke masing-masing kelurahan. Apabila Saudara kesulitan mendapatkan SPPT PBB, dapat mengajukan permintaan salinan SPPT PBB di DPPKA (Pelayanan PBB dan BPHTB). terima kasih E.R.FITRANOSKA said: SELAMAT PAGI, SAYA SUDAH MEMBACA SEKILAS PERWAL DEPOK NO 45 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PBB P2 DI KOTA DEPOK. NAMUN SETELAH SAYA MEMBACA PERWAL TERSEBUT, TERNYATA ADA BEBERAPA LAMPIRAN PERWAL TERSEBUT YANG TIDAK ADA Jawab: Permintaan akan dikirim via email, terima kasih Fenry said: Assalamualaikum Wr, WB. Mohon kami dari DISPENDA Kab Poso(SUL-TENG) tolong infonya komponen-komponen apa saja selain database yang diberikan KPP kepada PEMDA/PEMKOT saat pengalihan PBB-P2? Terima kasih Jawab: Yth. Fenry (Dispenda Kab. Poso) Yang diterima Pemkot Depok dari DJP melalui KPP Kota Depok pada saat pengalihan : 1.Source code aplikasi SISMIOP PBB –P2 2.Installer aplikasi SISMIOP PBB – P2 3.Dokumentasi teknis dan manual aplikasi SISMIOP PBB-P2 4.Source code aplikasi SmartMap 5.Installer aplikasi SmartMap 6.Manual aplikasi SmartMap 7.Data Base PBB-P2 8.Data Piutang PBB-P2 9.Berkas Pelayanan bulan Desember Hendra said: Saya Costumer sebuah bank di depok yang sedang mengajukan KPR, singkat cerita ketika menjelang akad jual beli kami disodorkan jumlah pajak penjual dan pembeli yang harus dibayarkan. yang saya kaget hitungan pajak itu tidak sesuai NJOP ( atau NJOP + 20 % dari NJOP ) setelah pejumlahan tersebut otomatis biaya pajak penjual dan pembili kami naik dengan signifikan, kemudian kami konfirmasi ke pihak bank kemudian bank menjawab langsung ke notaris saja yang menjelaskan, setelah kami konfir ke notaris mereka menjawab ( iya pak ini saran dari pemda untuk menaikkan agar tidak di paskan dengan NJOP, kemudian kami tanya apa ada dasar hukumnya, Pihak notaris menjawab memang kami hanya dihimbau tidak ada dasar hukum, supaya berkasnya lolos validasi jadi PEMDA dalam hal ini Bag. Pajak yang menyarankan kepada notaris mengenai hal tersebut agar tidak terlampau kecil pajaknya dan dapat acc katanya, pertanyaan saya : sebenarnya bagaimana perhitungan pajak penjual dan pembeli yang benar menurut pemda Depok dalam hal ini dinas pajak. 2. apa hal ini benar sesuai yang dikatakan notaris bahwa ada anjuran menaikkan pajak penjual dan pembeli setelah NJOP dinaikkan 20% dari harga aslinya? 3. apa dasar hukumnya? mengapa hal demikian bisa terjadi ? terima kasih atas penjelasan yang diberikan kepada kami. Jawab: Yth. Sdr. Hendra 1. Perhitungan SSPD BPHTB (Pajak Pembeli) = (NPOP-NPOPTKP)*5%, NPOP adalah harga transaksi, dengan catatan apabila harga transaksi tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP tahun transaksi maka NPOP = NJOP. NPOPTKP = Rp. 60.000.000,- untuk Jual Beli Perhitungan SSP PPH (Pajak Penjual)= NPOP*5%, NPOP adalah harga transaksi, dengan catatan apabila harga transaksi tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP tahun transaksi maka NPOP = NJOP 2. DPPKA tidak pernah memberikan saran tersebut, pihak DPPKA menghimbau agar PPAT dan WP agar berlaku jujur dengan menyampaikan harga transaksi sebenarnya. 3. Dasar hukum dapat dilihat di website ini (Informasi Umum, Peraturan, Perda No 7 tahun 2010) Syahdani said: Assalamualaikum Wr, WB. Mohon kami dari DPPKAD Kab. Paser ( Kalimantan Timur )dapat diterima untuk mempelajari pengalihan PBB, kami tunggu tanggal kesedian DPPKA Kota Depok menerima kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Jawab: Yth. Syadani (DPPKAD Kab. Paser), silakan kirim surat resmi, bisa difaksimil, DPPKA Kota Depok siap menerima kunjungan kerja kapan saja asal sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu.