BEBERAPA PERTANYAAN DAN PENJELASAN YANG DISAMPAIKAN DPPKA KOTA DEPOK, ANTARA LAIN :

1. Informasi mengenai denda PBB. Denda PBB adalah sebesar 2% per bulan sejak tanggal jatuh tempo dengan maksimal denda adalah 24 bulan (48%). Untuk memperoleh informasi mengenai besaran denda, dapat dilakukan dengan menghitung sendiri ataupun mengajukan permohonan pencetakan tunggakan PBB di loket pelayanan PBB dan BPHTB, DPPKA, Kota Depok, Jl. Margonda Raya No. 54 Depok. Contoh perhitungan denda PBB, misalnya saya mempunyai tagihan PBB tahun Pajak 2011 dengan besar tagihan Rp. 100.000,00 dan tanggal jatuh tempo 31 Agustus 2011. Saat ini adalah tanggal 15 Juni 2012. Besar denda PBB yang harus saya bayar adalah 2% x 10 bulan x 100.000 = 20.000 sehingga apabila saya membayar PBB pada hari ini maka saya harus membayar Rp. 120.000,00. 2. Tata Cara Balik Nama PBB. Balik Nama PBB yang lebih dikenal sebagai mutasi PBB dapat diajukan di loket pelayanan PBB dan BPHTB, DPPKA, Kota Depok, Jl. Margonda Raya No. 54 Depok dengan persyaratan-persyaratan yaitu surat permohonan mutasi PBB, mengisi formulir SPOP, mengisi formulir LSPOP, fotokopi identitas (KTP), Bukti Kepemilikan (fotokopi sertifikat atau surat pengantar kelurahan + keterangan tidak sengketa + riwayat tanah + AJB/Letter C/dll), Lunas PBB, dan apabila dikuasakan dilengkapi dengan Surat Kuasa dan fotokopi identitas penerima kuasa. Pelayanan mutasi PBB adalah gratis/tidak dipungut biaya. Proses pelayanan memerlukan waktu 14 hari kerja. 3. Menerima dua NOP untuk satu obyek pajak. Apabila pada satu obyek pajak terdapat dua NOP yang berbeda agar segera diajukan pembatalan terhadap salah satu NOP. Untuk mengetahui NOP mana yang benar dan NOP mana yang salah silakan berkonsultasi ke pelayanan PBB dan BPHTB, DPPKA, Kota Depok, Jl. Margonda Raya No. 54 Depok. Persyaratan pengajuan pembatalan yaitu surat permohonan pembatalan PBB, asli SPPT yang dibatalkan, fotokopi SPPT yang benar dan apabila dikuasakan dilengkapi dengan Surat Kuasa dan fotokopi identitas penerima kuasa. Pelayanan mutasi PBB adalah gratis/tidak dipungut biaya. Proses pelayanan memerlukan waktu 21 hari kerja 4. Tidak menerima SPPT PBB. Tidak diterimanya SPPT PBB pada umumnya bukan karena SPPT PBB yang tidak diterbitkan, melainkan karena distribusi SPPT PBB yang kurang efektif. Apabila Saudara belum menerima SPPT, Saudara dapat melakukan pengecekan tagihan PBB pada website ini (http://pbb-bphtb.depok.go.id) pada menu BPHTB Online Submenu Pengecekan PBB. Apabila tagihan muncul berarti sudah diterbitkan. Distribusi SPPT selama ini dari DPPKA langsung diberikan kepada pihak kelurahan, kelurahan mengelompokan SPPT berdasarkan RT dan RW untuk kemudian disampaikan kepada RT dan RW masing-masing. Distribusi seperti ini dirasakan kuarang efektif sehingga kedepan direncanakan bahwa SPPT akan dibagi melalui email atau oleh petugas khusus. 5. Pembayaran PBB Kota Depok. Pembayaran PBB Kota Depok saat ini dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu; Tempat Pembayaran PBB di setiap Kantor Kecamatan di Depok, ATM dan Teller Bank Jabar Banten di seluruh Indonesia, ATM dan teller BRI di seluruh Indonesia, Teller BTN dan di seluruh Kantor POS. 6. Perhitungan BPHTB di Depok. Besarnya BPHTB yang harus dibayar secara umum sesuai rumus : BPHTB Terutang = NPOPKP x 5%. NPOPKP adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak. NPOPKP diperoleh dari NPOP-NPOPTKP. NPOP adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak yang besarnya ditentukan oleh harga transaksi/nilai pasar atau NJOP PBB. Apabila NJOP PBB lebih besar dari harga transaksi/nilai pasar maka NPOP sama dengan NJOP PBB tetapi apabila harga transaksi/nilai pasar lebih besar dari NJOP PBB maka NPOP sama dengan harga transaksi/nilai pasar. NPOPTKP adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak, dimana untuk Kota Depok, untuk transaksi selain waris atau hibah wasiat sebesar Rp. 60.000.000,- sedangkan untuk waris atau hibah wasiat sebesar Rp. 300.000.000,-. Ketentuan-ketentuan khusus yang perlu diperhatikan dalam perhitungan besar pembayaran BPHTB di Kota Depok adalah: Pengurangan diberikan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pengurangan, Pengurangan untuk waris diberikan untuk NPOP sebesar Rp. 1.000.000.000,- atau lebih dengan besar pengurangan 30%, Tidak ada pengurangan sebesar 50% untuk BPHTB dengan transaksi hibah, NPOPTKP hanya diberikan 1 kali kepada wajib pajak dalam 1 tahun (pajak) untuk setiap jenis transaksi perolehan. Contoh: Pak Ahmad membeli rumah dengan harga transaksi Rp. 185.000.000,00. NJOP PBB sebesar Rp.165.750.500,00. Pembelian rumah ini adalah pembelian rumah pertama pak Ahmad pada tahun ini. BPHTB yang harus Pak Ahmad sebesar = (185.000.000 - 60.000.000) x 5% = 6.250.000. 7. Tata cara Penerbitan PBB. Penerbitan PBB dapat diajukan di loket pelayanan PBB dan BPHTB, DPPKA, Kota Depok, Jl. Margonda Raya No. 54 Depok dengan persyaratan-persyaratan yaitu surat permohonan mutasi PBB, mengisi formulir SPOP, mengisi formulir LSPOP, fotokopi identitas (KTP), Bukti Kepemilikan (fotokopi sertifikat atau surat pengantar kelurahan + keterangan tidak sengketa + riwayat tanah + AJB/Letter C/dll), Foto kopi IMB (jika sudah ada), dan apabila dikuasakan dilengkapi dengan Surat Kuasa dan fotokopi identitas penerima kuasa. Pelayanan mutasi PBB adalah gratis/tidak dipungut biaya. Proses pelayanan memerlukan waktu 14 hari kerja.